POJOKINDONESIA.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat koordinasi terkait strategi dalam menghadapi gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

HTI, melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, menggugat keputusan pembubaran HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Pantauan Kompas.com, dalam rapat tersebut hadir Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo, perwakilan Kejaksaan Agung, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas, Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra dan Forum Advokat Pembela Pancasila.

Ditemui sesuai pertemuan, Azyumardi Azra menuturkan bahwa pihak pemerintah meminta pendapat dari berbagai pihak untuk menghadapi gugatan HTI.

“Ini soal gugatan HTI di PTUN. Ya ini kan dari Menko Polhukam, bagaimana menghadapi gugatan itu. Oleh karena itu Menko Polhukam mengundang kalangan masyarakat. Ada dari NU dan macam-macam untuk memberikan pandangan dan pendapat mengenai langkah dalam menghadapi itu,” ujar Azyumardi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Dalam rapat tersebut, kata Azyumardi, juga disepakati bahwa gugatan HTI tersebut bukan semata-mata persoalan teknis. Namun juga menyangkut upaya dalam menjaga keutuhan NKRI.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus serius dalam menghadapi gugatan HTI agar bisa memberikan pelajaran terhadap ormas-ormas lain.

Menurutnya, jika ormas seperti HTI dibiarkan maka akan banyak bermunculan ormas serupa yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan paham lain.

“Kalau tidak dihadapi secara serius oleh pemerintah maka ini bisa memberikan momentum munculnya kelompok-kelompok, gerakan-gerakan yang ingin mengganti NKRI menjadi bentuk negara lain. Semacam khilafah dan ideologi lain,” tuturnya.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan, Kamis (23/11/2017), HTI menyatakan bahwa pencabutan status badan hukum telah membuat kegiatan dakwah dan pendidikan HTI menjadi terhenti total. Hal itu dinilai sebagai kerugian immateriil.

Selain itu, HTI mengatakan, pencabutan status badan hukumnya telah menimbulkan intimidasi kepada para anggotanya yang dimuat dibeberapa media massa. Misalnya, berita yang menyebut pegawai swasta yang terlibat HTI akan diberikan sanksi.

Bahkan, HTI juga menyatakan ada pihak-pihak yang mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pengurus HTI.

“Ini menimbulkan situasi yang tidak nyaman bagi penggugat (HTI),” kata Yusril.

Diketahui, sidang selanjutnya akan digelar pada 4 Januari 2018 dengan agenda pembacaan duplik dari pihak Pemerintah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here