Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespons gelombang kritik para civitas academica terhadap kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo yang terus membesar.
Gibran pun meminta agar media menanyakan respons itu langsung kepada ayahnya.
“Tanyakan yang bersangkutan saja,” kata Gibran usai menghadiri acara ‘Bincang Ekonomi Kota Kreatif’ di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (3/2).
Di sisi lain, Gibran mengungkapkan apabila kritik itu disampaikan kepadanya. Maka ia akan berupaya menerima dan menjadikan kritik tersebut sebagai evaluasi.
“Kalau saya sih masukan-masukan evaluasi dari semua pihak kami terima ya. Masukannya terima kasih,” ujarnya.
Protes para civitas academica terhadap kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo di kampus-kampus semakin meluas.
Pada Jumat (2/2) kemarin, setidaknya terdapat tiga tambahan kampus yang menyampaikan sikapnya mengkritik Presiden Jokowi, setelah sebelumnya kritik disampaikan oleh UII dan UGM.
Dalam pernyataan sikapnya, Universitas Indonesia (UI) mengaku terpanggil untuk menabuh genderang memulihkan demokrasi.
Sementara itu, sejumlah guru besar dan civitas academica Universitas Hasanuddin (Unhas) mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet untuk tetap berada di koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) ikut menyerukan sikap menyelamatkan demokrasi dan meminta Presiden Jokowi untuk tidak memihak di Pemilu 2024.
Civitas Universitas Padjadjaran (UNPAD) bersama dengan 82 guru besar UNPAD juga menyatakan sikap soal pemerintahan Presiden Joko Widodo, elit politik, dan juga keberlangsungan Pemilu 2024.
Para civitas yang terdiri atas pengajar di UNPAD, Guru Besar, dan BEM UNPAD ini menyinggung indeks persepsi korupsi yang dianggap semakin memburuk, serta menyoroti penyusunan Omnibus Law yang jauh dari partisipasi publik.
Mereka juga menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres dan cawapres pada pemilu 2024, serta pada pemilu saat ini terdapat berbagai potensi pelanggaran.
Teranyar, dewan guru besar, rektor serta para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral ‘Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban’.
Dalam pernyataan yang dibacakan guru besar UMY, Akif Khilmiyah disebutkan bahwa eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi setahun belakangan ini.
ril
