Banjarmasin, pojokbanua.com – Di antara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Provinsi Kalsel, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin dan Rumah Sakit Mohammad Ansari Saleh (RS MAS) saat ini pendapatan mereka cukup bagus, karena dari target mereka telah mencapai, terutama RSUD Ulin.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi mengatakan hal itu kepada pojokindonesia.com dan sejumlah awak media lainnya, Rabu (8/1/2025).
Tetapi menurut Paman Yani, panggilan akrabnya, ada hal yang menjadi ganjalan di hatinya, meski pendapatan kedua rumah sakit itu sudah bagus, lantaran sekitar 90 persen lebih diperoleh dari hasil kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Nah, ini masalahnya, karena dalam praktiknya kadang BPJS tidak langsung membayar tagihan dari rumah sakit,” sebut Paman Yani.
Padahal, lanjutnya lagi, ketika pembayaran terlambat 3 bulan saja, itu sudah membuat pihak rumah sakit pontang-panting mencarikan tambal sulamnya. “Karena itu, kami ingin pertemuan dengan rekan-rekan dari BPJS, ayolah bekerja sama yang baik”, ujarnya.
Dia katakan, pemerintah pusat telah menunjuk BPJS untuk mengurusi kerja sama dengan rumah sakit yang ada di Kalsel, maka laksanakanlah itu dengan baik, jangan justru membuat tanda tanya, mengapa mereka men-delay penyerahan uang pendapatan pihak rumah sakit.
“Lagi pula keterlambatan penyerahan itu bisa berdampak pada kualitas pelayanan rumah sakit kepada pasien, yang tentunya bisa berakibat pasien atau keluarganya complain,” ucap Yani mengingatkan.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Kalsel menggelar rapat kerja gabungan bersama Komisi I, III, dan IV dengan 16 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Provinsi Kalsel.
Rapat itu, menurut Muhammad Yani Helmi yang didampingi Sekretaris Komisi II H Jahrian bertujuan untuk mengetahui perkembangan BLUD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, juga untuk menggali informasi terkait kendala-kendala yang menyebabkan mereka tidak mampu mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan.
Sedangkan H Jahrian meminta kalangan wartawan yang tergabung dalam Press Room Sekretariat DPRD Kalsel bisa ikut menginformasikan kepada masyarakat akan adanya beragam layanan dan fasilitas yang masing-masing rumah sakit sediakan, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalsel, sehingga masyarakat mengetahui akan berobat ke mana sesuai keperluannya, apakah ke RSUD Ulin, RS MAS, atau RS Lihum. (Kha)
