Kapuas, pojokindonesia.com – Penutupan beberapa Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di wilayah Kota Kapuas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi warga dalam membuang sampah rumah tangga mereka.
Menurut pengakuan salah seorang warga, mereka diwajibkan membayar retribusi sampah sebesar Rp 3.000 per bulan melalui pembayaran pemakaian air PDAM rumah tangga. Namun, meskipun sudah membayar retribusi, warga merasa kesulitan karena TPS yang biasanya mereka gunakan kini ditutup. Sebagai informasi, jumlah pelanggan PDAM Kapuas terkonfirmasi mencapai sekitar 27.000 orang, dengan variasi retribusi berdasarkan golongan rumah tangga, usaha, perhotelan, dan lain-lain.
Penutupan TPS ini mengakibatkan sampah berserakan di sekitar kota, terutama di depan komplek pemukiman warga dan jalan protokol, yang menjadi perhatian serius banyak pihak.
Menanggapi hal ini, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Komisi II menyatakan akan segera menindaklanjuti permasalahan ini dengan pihak DLHK Kabupaten Kapuas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Laporan mengenai masalah ini sudah disampaikan oleh warga kepada Sekretariat DPRD Kapuas.
Salah satu warga yang bernama Fery mengungkapkan keluhannya, mengatakan bahwa seharusnya sebelum penutupan TPS dilakukan, pihak terkait harus memberikan solusi dan sosialisasi mengenai tempat pembuangan sampah alternatif yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga tidak ada warga yang kesulitan membuang sampah di tempat yang jauh dari pemukiman mereka.
Dengan adanya rapat dan tindak lanjut yang direncanakan, diharapkan masalah sampah di Kapuas dapat segera teratasi dengan solusi yang tepat dan menguntungkan bagi warga.
uhkps
