Marabahan – Dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga di daerah, Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) Barito Kuala menggelar rapat koordinasi untuk menentukan lokasi desa yang akan menjadi sasaran peningkatan kualitas keluarga pada tahun 2025. Rapat koordinasi ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Barito Kuala, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc., yang bertempat di aula Bahalap, Rabu pagi (12/2).
Sekda Zulkipli Yadi Noor dalam sambutannya mengungkapkan bahwa ada empat komponen penting dalam peningkatan kualitas keluarga yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2019. Keempat komponen tersebut meliputi: pencegahan perkawinan anak usia dini, pemberian hak anak dalam air susu eksklusif, penyediaan fasilitas kesehatan untuk ibu hamil, serta penguatan ketahanan keluarga.
Rapat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menentukan desa-desa yang akan menjadi fokus sasaran untuk meningkatkan kualitas keluarga, dengan memperhatikan komponen-komponen yang disebutkan dalam peraturan tersebut.
You said:
ChatGPT said:
TPK2D Barito Kuala Gelar Rapat Koordinasi untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2025
Marabahan, infobanua.co.id – Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) Barito Kuala menggelar rapat koordinasi penting pada Rabu pagi (12/2) untuk merencanakan peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025. Rapat ini dilaksanakan di aula Bahalap dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Kuala, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc., yang dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, termasuk perwakilan dari dinas kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Dalam sambutannya, Sekda Zulkipli Yadi Noor menyampaikan bahwa peningkatan kualitas keluarga merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas, ada empat komponen utama yang perlu diperhatikan, yang juga tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2019. Keempat komponen tersebut adalah:
-
Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini
Pemerintah daerah berkomitmen untuk menurunkan angka perkawinan anak, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan usia dini, serta memperkuat regulasi untuk melindungi anak-anak dari risiko pernikahan yang terlalu muda. -
Pemberian Hak Anak dalam Air Susu Eksklusif (ASI)
Pemberian ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan pertama merupakan hak anak yang harus dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan pentingnya gizi yang terkandung dalam ASI untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. Pemerintah daerah akan memperkuat kampanye mengenai pentingnya ASI eksklusif dan memastikan adanya fasilitas yang mendukung. -
Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk Ibu Hamil
Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi ibu hamil. Ini termasuk memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin serta memperkenalkan program-program kesehatan yang dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi selama masa kehamilan dan persalinan. -
Ketahanan Keluarga
Pembangunan ketahanan keluarga juga menjadi prioritas penting. Program ketahanan keluarga akan difokuskan pada pemberdayaan keluarga, penguatan ekonomi keluarga, serta penyuluhan mengenai pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anggota keluarga.
Sekda Zulkipli Yadi Noor juga menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menentukan desa-desa yang akan menjadi sasaran program peningkatan kualitas keluarga pada tahun 2025. Pemilihan desa ini akan dilakukan berdasarkan data dan hasil survei lapangan yang menunjukkan kebutuhan paling mendesak terkait empat komponen tersebut.
“Kami berharap melalui rapat koordinasi ini, kita dapat menentukan prioritas lokasi dan program-program yang tepat untuk dilaksanakan, serta memastikan bahwa semua komponen yang ada dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Zulkipli.
Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari dinas terkait, kepala desa, serta tokoh masyarakat yang ikut memberikan masukan dan usulan untuk keberhasilan program ini. Mereka membahas berbagai strategi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan bahwa program peningkatan kualitas keluarga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan program peningkatan kualitas keluarga di Barito Kuala dapat lebih terarah, terukur, dan efektif, serta dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas keluarga di Kabupaten Barito Kuala.
