Banjarmasin, 10 Maret 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025 dengan tema “Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan”. Kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan, yang juga menjabat sebagai Ketua TPID, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Walikota serta Bupati se-Kalimantan Selatan, serta berbagai stakeholder terkait.
Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian TPID dan TP2DD, dalam laporannya mengingatkan akan pentingnya evaluasi peran dan tugas anggota TP2DD guna memperkuat efektivitas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. “Kami terus menyusun dan menyesuaikan SK TP2DD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten untuk memperkuat tata kelola,” ujarnya. Selain itu, Roadmap TP2DD 2025-2029 sedang disusun agar sejalan dengan kebijakan nasional, untuk memastikan kelancaran transformasi digital di daerah.
Kalimantan Selatan juga berhasil meraih prestasi dalam Championship TP2DD 2024, di mana provinsi ini mendapatkan penghargaan sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi, serta penghargaan Rookie of the Year. Kota Banjarmasin juga mendapatkan pengakuan sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Kota. Dalam hal pengendalian inflasi, TPID Kalimantan Selatan berhasil menjaga tingkat inflasi tahun 2024 pada angka 1,95% (yoy), tetap berada dalam sasaran nasional. Pada Februari 2025, provinsi ini bahkan mencatatkan deflasi sebesar 0,39% (mtm), yang lebih baik dibandingkan deflasi nasional sebesar 0,48% (mtm).
Fadjar Majardi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TPID dan TP2DD, menekankan pentingnya percepatan ekonomi digital dan pengendalian inflasi. Salah satu fokusnya adalah perluasan implementasi QRIS untuk meningkatkan efisiensi transaksi digital, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan transparansi keuangan daerah. “Literasi keuangan digital menjadi fokus utama agar masyarakat semakin menerima dan mengadopsi sistem pembayaran digital,” ujarnya.
Dalam pengendalian inflasi, Fadjar menyebutkan bahwa TPID Kalimantan Selatan fokus pada mitigasi volatilitas harga pangan strategis seperti beras, daging ayam, telur, cabai, dan minyak goreng. Kerja sama antar daerah diperluas untuk menjaga kelancaran pasokan komoditas pangan. Program operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam arahannya menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mengendalikan inflasi dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Ia menginstruksikan agar Roadmap TP2DD 2025-2029 segera diselesaikan secara komprehensif dan seluruh kepala daerah untuk aktif memantau kebijakan Operasi Pasar dan implementasi KKI. Gubernur juga menekankan perlunya mendukung program swasembada pangan dari pemerintah pusat dan meningkatkan produktivitas komoditas pangan melalui teknologi pertanian seperti IoT dan budidaya apung untuk padi dan cabai.
Kerja sama antar daerah juga diperluas untuk memastikan kelancaran distribusi pangan, serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Pemanfaatan BUMD Pangan sebagai offtaker dan distributor komoditas pangan menjadi langkah penting dalam mengendalikan harga dan menjaga kestabilan pasokan.
Sebagai penutup, Gubernur Muhidin mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan ekonomi yang stabil dan inklusif. Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan, diharapkan Kalimantan Selatan dapat terus memperkuat daya tahan ekonominya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Banua.
