Banjarmasin – Sejumlah pimpinan organisasi pers di Kalimantan Selatan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalsel, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalsel, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalsel dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Kalsel, menegaskan pentingnya pengisian posisi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) oleh individu yang berpengalaman dan kompeten di dunia penyiaran, bukan sekadar orang yang ingin mengisi waktu atau mencari jabatan.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Zainal Helmie, menekankan bahwa KPID memegang peran strategis dalam mengawasi dan membangun industri penyiaran di daerah. “KPID bukanlah sekadar formalitas, melainkan lembaga yang membutuhkan orang-orang yang memahami dunia penyiaran, regulasi, serta tantangan industri media saat ini,” ujarnya Rabu (19/3/2025).
Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalsel, Dina Qomariah, mengingatkan bahwa tantangan penyiaran di era digital menuntut KPID diisi oleh individu yang menguasai industri ini baik secara teknis maupun regulatif. “Jika komisioner yang terpilih tidak memiliki latar belakang di bidang penyiaran, bagaimana mereka bisa mengawasi kebijakan dan menjaga kualitas siaran? KPID bukan tempat bagi mereka yang hanya ingin mengisi waktu luang,” tuturnya.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalsel, Milhan Rusli, juga menegaskan pentingnya pemahaman tentang perkembangan media digital bagi calon komisioner KPID. “Industri penyiaran kini tidak terlepas dari konvergensi media. Komisioner KPID harus memiliki pemahaman tentang ekosistem digital agar dapat merumuskan kebijakan yang relevan,” ungkapnya.
Anang Fadillah, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalsel, menambahkan bahwa KPID seharusnya menjadi wadah bagi mereka yang memiliki dedikasi terhadap kemajuan industri penyiaran. “Kami melihat ada pendaftar dengan pengalaman puluhan tahun di televisi dan radio. Sosok-sosok ini jauh lebih layak daripada mereka yang hanya mencari jabatan tanpa pemahaman mendalam tentang penyiaran,” katanya.
Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Kalsel, Sukma HA, juga berharap agar proses seleksi mempertimbangkan dengan matang kompetensi dan pengalaman pendaftar. “KPID harus diisi oleh individu yang memiliki visi dan rekam jejak yang jelas di dunia penyiaran. Jangan sampai ini menjadi ajang bagi mereka yang hanya mencari posisi tanpa kontribusi nyata,” ujarnya.
Sebagai pihak yang terlibat dalam penentuan calon komisioner KPID, Tim Seleksi dan Komisi DPRD diharapkan memiliki pandangan yang serupa, yaitu memilih berdasarkan kompetensi dan rekam jejak yang akan lulus dalam proses seleksi. “Kami berharap Tim Seleksi dan DPRD sependapat bahwa yang terpilih haruslah sosok yang berpengalaman dan berdedikasi untuk kemajuan industri ini,” tambah Zainal Helmie, Ketua PWI Kalsel.
Seiring berjalannya proses seleksi KPID Kalsel, para pimpinan organisasi pers di Kalsel berharap agar keputusan akhir menghasilkan komisioner yang profesional, berpengalaman, dan siap berkontribusi demi kemajuan industri penyiaran di Kalimantan Selatan.
rls
