Berita

Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, Pertegas Kepada Para pihak Pelaksana Program Pembangunan di Kapuas

×

Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, Pertegas Kepada Para pihak Pelaksana Program Pembangunan di Kapuas

Share this article
Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, Pertegas Kepada Para pihak Pelaksana Program Pembangunan di Kapuas

Kapuas, pojokindonesia.com – Bupati Kapuas H M Wiyatno didampingi Wakil Bupati Dodo SP dalam satu kesempatan menyampaikan sambutannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas ke 12 masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, Jumat (13/06/2025).

Saat Rapat Paripurna, menegaskan hal yang sangat penting bagi SOPD Jajaran Pemkab Kapuas dan Pihak Pelaksana Proyek (Rekanan) untuk lebih memperhatikan hal terkait batas waktu pelaksanaan program kegiatan proyek terutama bagi SOPD yang sangat banyak kegiatan dan penggunaan APBD.

Dalam masa kepemimpinan kami H M Wiyatno dan Dodo ini,dimohon kita lebih memperketat Administrasi, Pengawasan dan Penyelesaian pelaksanaan APBD bertujuan agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan uang Rakyat.

Hal ini disampaikan berdasarkan saran yang diberikan dalam pertemuan dengan pihak BPR-RI Perwakilan Kalteng,dari hasil Monitoring dan Evaluasi yang mereka lakukan di Kabupaten Kapuas pada Tahun 2024 ada beberapa masalah administrasi yang menjadi catatan BPK- RI kalteng,disebutkan kita perlu benahi kebijakan yang arif agar pengunaan anggaran tepat sasaran demi rakyat karena anggaran yang kita gunakan tersebut adalah dari rakyat,” tegas Bupati.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi perhatian khusus kami adalah tentang Penerbitan PERBUP untuk memberikan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan proyek diakhir tahun, sehingga berpotensi menjadi hutang jangka pendek bagi pemkab Kapuas namum jika memang ada kegiatan proyek yang memang harus menjadi urgentsi untuk dilakukan dan dikeluarkannya PERBUP maka melalui kesepakatan antara Legislatif dan Eksekutif kita harus laksanakan,”ucap Bupati.

Lebih tegas lagi HM Wiyatno mengatakan,mari kita bersama sama memperbaiki kekurangan dan kesalahan dimasa lalu dengan menegakan aturan yang sudah ditentukan. Hal ini disampaikan berdasrkan pengalaman yang telah lalu ada proyek yang tidak selesai di bulan Desember dan sampai memasuki tahun anggaran berikutnya.

Ini tidak boleh terjadi lagi jika memang pelaksana tidak dapat menyelesaikan tepat pada waktu yang tercantum dalam SPK atau kontrak maka kita putus kontraknya dan akibat dari pemutusan kontrak itu pihak pelaksana wajib bertanggung jawab terkait segala sesuatu kewajibannya untuk diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami tidak akan mengeluarkan PERBUP untuk penambahan waktu kecuali memang perlu dikeluarkan PERBUP berdasarkan Pertimbangan dan Kesepakatan Legislatif dan Eksekutif,” ujar Bupati lebih tegas lagi.

Diakhiri dengan ucapan maaf kepada para pihak yang barangkali tersinggung atas steatman tadi Bupati Kapuas memohon maaf. “Karena tidak ada maksud apa apa hanya berkeinginan untuk kemajuan dan kesejahteraan Kapuas dalam rangka mewujudkan “Kapuas Bersinar 2025-2030,” tutupnya.(uhkps)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *