Berita

Buntut Gagalnya Bayar Upah Kerja Proyek RTH di Kapuas, Pekerja Pasang Spanduk Protes Dilokasi

×

Buntut Gagalnya Bayar Upah Kerja Proyek RTH di Kapuas, Pekerja Pasang Spanduk Protes Dilokasi

Share this article
Buntut Gagalnya Bayar Upah Kerja Proyek RTH di Kapuas, Pekerja Pasang Spanduk Protes Dilokasi

Kapuas, pojokindonesia.com – Dua Proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diprogramkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas TA 2024 yang lelangnya dimenangkan Rekanan CV. Maju Jaya N berlokasi di jalan Tambun Bungai dan Kawasan Tugu Adipura (Simpang camuh),sejak Bulan Desember 2024 lalu mendapat sorotan dari berbagai pihak,pada papan proyek tertera nilai kontrak yang sangat fantastis sedangkan jangka waktu penyelesaian tertanggal 14 Desember 2024.

Hal ini menjadi perhatian banyak pihak karena uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan RTH tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat Kapuas.

“Dibeberapa kesempatan awak Media juga sempat menayangkan pemberitaan berdasarkan Konfirmasi dengan Kepala DLHK Kapuas “Karolin,dari konfirmasi tersebut Media mendapat keterangan baik secara langsung atau melalui hubungan selular bahwa Proyek RTH yang dilokasi jalan Tambun Bungai telah selesai sedangkan yang berlokasi di Tugu Adipura (Simpang Camuh) pemutusan kontrak,” ujar Karolin.

Hari ini Minggu,15/06/2025 telah muncul satu masalah yang berkaitan dengan Proyek RTH jalan Tambun Bungai,terlihat oleh warga yang melintas dan warga yang melakukan aktifitas olah raga dikawasan Car Free Day (CFD) Kawasan GOR Panunjung Tarung dilokasi RTH terlihat adanya Spanduk yang bertuliskan “Pemberitahuan, kami pekerja menunggu pembayaran rumput dan sisa upah kerja dari pihak kontraktor CV. Maju Jaya N senilai Rp 143.000.000. Sementara itu ada lagi sebuah sebuah spanduk disekitar lokasi yang sama bertuliskan ” Kami kerja ditekan, Pembayaran tak ada kejelasan”.

“Keberadaan spanduk tersebut menyita perhatian publik,salah seorang pegiat olah raga (enggqn disevut namanya) yang rutin melakukan aktifitas olah raga mengaku” Prihatin terhadap pekerja, dan berharap pihak terkait terutama DLHK Kapuas agar dapat menyelesaikan sesegera mungkin permasalahan ini” jika ada tindak pidananya kami berharap agar APH segera lakukan tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dari beberapa informasi yang dihimpun 2 lokasi Proyek DLHK Kapuas dalam program RTH TA 2024, terjadi keterlambatan penyelesainya semestinya batas waktu 14 Desember 2024 sehingga pelaksana proyek diberikan sanksi denda sesuai aturan oleh instansi DLHK Kabupaten Kapuas.

“Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas “Karolin, membenarkan adanya spanduk tersebut yang tujuannya kepada pihak kontraktor dan meminta pembayaran upah serta kekurangan harga rumput yang ditanam dilokasi, namun para pekerja mengaku kontraktor sudah sulit dihubungi,” terang Karolin.

Sampai berita ini ditayangkan, belum mendapat kejelasan dari pihak kontraktor terkait adanya spanduk protes tersebut. (uhkps)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *