BANJARMASIN, pojokindonesia.com — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan kembali memublikasikan kinerja fiskal dan ekonomi regional melalui forum Assets Liabilities Committee (ALCo) yang digelar di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (24/6/2025).
Forum ini dihadiri oleh pimpinan unit eselon I Kemenkeu Satu Kalsel, pakar lokal, serta perwakilan media di wilayah Kota Banjarmasin. Publikasi ALCo yang dilakukan secara rutin setiap bulan bertujuan menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dinamika ekonomi daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Ditopang Tambang dan Konsumsi
Kalimantan Selatan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 4,81 persen secara tahunan (year on year) pada Triwulan I 2025. Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia, capaian ini mencerminkan ketahanan dan kemampuan adaptasi ekonomi daerah.
Sektor pertambangan dan penggalian menjadi motor utama pertumbuhan, berkontribusi sebesar 28,33 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor ini tidak hanya mendorong ekspor tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih memegang peran dominan dalam struktur PDRB, mencapai 48,55 persen. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga dan optimisme terhadap prospek ekonomi.
Namun demikian, neraca perdagangan pada Mei 2025 tercatat mengalami surplus sebesar 794,49 juta dolar AS, meskipun mengalami penurunan secara bulanan. Surplus ini menurun karena adanya peningkatan signifikan nilai impor sebesar 56,85 persen month to month (mtm), terutama dari impor kapal pengangkut (HS8901), sementara nilai ekspor menurun 1,73 persen akibat penurunan volume ekspor batubara dan lignit.
Penerimaan Pajak Terkoreksi Tajam
Kinerja APBN Kalimantan Selatan menunjukkan tekanan pada sisi penerimaan. Dari target pendapatan sebesar Rp22,04 triliun pada 2025, realisasi hingga Mei baru mencapai Rp4,41 triliun atau 19,99 persen. Angka ini mengalami kontraksi 42,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, mengungkapkan bahwa penerimaan PPh Non-Migas tercatat sebesar Rp3,18 triliun, turun 18,27 persen. Penerimaan PBB mengalami kontraksi lebih tajam hingga 80,69 persen, disebabkan penurunan pembayaran oleh wajib pajak di luar tahun berjalan.
Sementara itu, penerimaan PPN dan PPnBM bahkan mencatatkan angka negatif sebesar Rp278,19 miliar atau turun 111,24 persen, akibat meningkatnya restitusi dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, penerimaan dari kategori pajak lainnya meningkat tajam hingga 8.753,76 persen dengan nilai Rp355,76 miliar.
Penyerapan Belanja Masih Terkendali
Dari sisi belanja, APBN Kalimantan Selatan mencatat realisasi sebesar Rp13,36 triliun atau 35,07 persen dari pagu anggaran sebesar Rp38,09 triliun. Realisasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2,56 triliun atau 25,10 persen dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,80 triliun atau 38,71 persen.
Meski pagu belanja tahun ini menurun 8,62 persen dibanding tahun lalu, penyerapan anggaran terus dijaga agar tetap berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalimantan Selatan dengan kontribusi sebesar 80,85 persen.
Peringatan Terhadap Modus Penipuan
Di akhir pemaparannya, Syamsinar juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Ia menegaskan agar masyarakat tidak mengunduh aplikasi atau file mencurigakan, memberikan informasi sensitif, atau mentransfer dana ke rekening pribadi.
“Selalu verifikasi kebenaran informasi resmi melalui saluran yang sah dan jangan mudah tertipu oleh oknum yang mengaku sebagai petugas pajak,” ujarnya.
