PENAJAM, pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyalurkan bantuan keuangan kepada 11 partai politik (parpol) yang berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilu 2024, anggaran yang disediakan mencapai Rp945.173.992.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) PPU, Agus Dahlan, menyampaikan bahwa besaran bantuan yang diterima tiap parpol disesuaikan dengan jumlah suara sah yang diperoleh.
“Besaran yang diberikan nanti berbeda setiap Parpol, tergantung berapa banyak perolehan suaranya yang didapatkan,” kata Agus Dahlan saat diwawancarai media, Senin (30/06/2024).
Berdasarkan data dari Bakesbangpol PPU, sebanyak 11 Parpol yang bakal dapat bantuan keuangan tersebut.
Partai Gerindra, kata dia, menjadi Parpol yang menduduki urutan pertama dengan memperoleh 4 kursi, 19.724 suara dan mendapatkan bantuan senilai Rp177.555.448,00 juta.
Kemudian, peringkat kedua di dapatkan oleh Partai Golkar dengan perolehan 3 kursi, 15.278 suara dan menerima senilai Rp137.532.556,00 juta. Untuk peringkat ketiga yakni, Partai Demokrat perolehan 4 kursi, 15.021 suara, dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp135.219.042,00 juta.
Selain itu, menyusul Partai PKB dan Partai PDI-P masing-masing memperoleh 2 dan 3 kursi, dengan nilai bantuan Rp100.939.426,00 juta dan Rp100.642.360,00 juta.
Selanjutnya, Partai Nasdem peroleh 2 kursi, 9.923 suara dan menerima bantuan sebesar Rp89.326.846,00 juta. Partai PKS peroleh 3 kursi, 6.848 suara dan menerima Rp61.645.696,00 juta, Partai PBB peroleh 1 kursi, 4.778 suara dan menerima Rp43.011.556,000 juta.
Partai Gelora peroleh 1 kursi, 4.411 suara dan mendapatkan bantuan Rp39.707.822,00 juta, Partai Hanura peroleh 1 kursi, 4.052 dan mendapatkan bantuan Rp36.476.104,00 juta, Partai PAN 1 kursi, 2.568 suara dan mendapatkan bantuan senilai Rp23.117.136,00 juta.
“Jadi yang paling banyak mendapatkan itu Partai Gerindra dan paling sedikit Partai PAN,” terangnya.
Ia menjelaskan bahwa nominal bantuan dihitung berdasarkan ketentuan sebesar Rp9.002 per suara sah.
“Sesuai regulasi Kemendagri Nomor 46 Tahun 2013, bantuan keuangan minimal adalah Rp1.500 per suara. Namun bisa dinaikkan tergantung kemampuan keuangan daerah. Kami juga sudah berkonsultasi dengan Ketua DPRD,” jelas dia.
Ia menekankan, dana bantuan tersebut wajib digunakan sesuai peruntukannya 51 persen untuk pendidikan politik dan 49 persen untuk administrasi sekretariat.
Pihaknya juga akan mengirimkan surat resmi kepada 11 parpol penerima, agar menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penggunaan dana selama satu tahun anggaran.
“Surat akan kami kirimkan pada Desember 2025, agar parpol menyiapkan dokumen LHP hingga akhir Januari 2026,” jelasnya.
Setelah seluruh laporan diterima, Bakesbangpol akan menyampaikan dokumen tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah.
“Verifikasi dari BPK dijadwalkan keluar pada Mei 2026. Dari situ akan diketahui apakah ada penyimpangan atau tidak dalam penggunaan dana hibah tersebut,” pungkasnya. (ADV/RAH)
