oleh: M. Nicko Farizky *)
Di era digital, profesi wartawan di Indonesia menghadapi ujian besar. Teknologi membuat siapa pun bisa menyebarkan informasi dengan cepat, tetapi tidak semua bisa menjaga akurasi, etika, dan tanggung jawab. Di tengah kondisi ini, keberadaan wartawan kompeten menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik pada media.
“Profesi wartawan bukan sekadar kartu nama. Wartawan harus siap diuji, taat etika, dan bertanggung jawab pada publik.”
— Anang Fadhilah, Penguji UKW Universitas Dr Moestopo
Kisah Anang Fadhilah, wartawan Surat Kabar Harian Barito Post yang baru saja lulus resmi sebagai penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Universitas Dr Moestopo, menjadi cerminan bagaimana wartawan seharusnya memposisikan diri. Bukan sekadar pencari berita, tetapi penegak etika publik.
UKW Bukan Sekadar Formalitas
Sebagian wartawan masih menganggap UKW hanya pelengkap administrasi. Padahal, Uji Kompetensi Wartawan sejatinya adalah penentu layak tidaknya seseorang disebut profesional di bidang pers.
Lewat UKW, wartawan diuji tidak hanya kemampuan menulis, tetapi juga pemahaman atas Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Wartawan diuji merencanakan liputan, melakukan wawancara, hingga menyunting naskah agar layak tayang.
Anang Fadhilah mengingatkan, wartawan yang benar-benar turun ke lapangan akan lebih mudah melewati ujian ini. Sebaliknya, wartawan gadungan yang hanya berbekal kartu nama tanpa praktik akan keteteran.
Tiga Pilar Kompetensi
Dalam UKW, ada tiga pilar penting: kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.
Kesadaran berarti wartawan sadar akan hukum dan etika. Mereka paham batasan, hak jawab, hak koreksi, dan prinsip praduga tak bersalah.
Pengetahuan meliputi teori jurnalistik, wawasan umum, hingga pemahaman mendalam pada bidang liputan. Wartawan wajib peka pada isu sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, hingga sejarah.
Keterampilan artinya wartawan mampu menjalankan “6M”: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Semua itu harus didukung penguasaan teknologi informasi dan kemampuan riset.
Fenomena Wartawan ‘Bodrex dan Abal-abal’
Fakta di lapangan, kemudahan mendirikan media memunculkan banyak media tanpa verifikasi Dewan Pers. Inilah celah munculnya wartawan abal-abal, atau yang dikenal dengan sebutan “wartawan bodrex”. Mereka berbekal kartu pers untuk mendatangi pejabat desa, kantor lurah, hingga dinas, dengan niat mencari keuntungan pribadi.
Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini mencoreng citra wartawan sungguhan. Birokrasi desa menjadi takut pada media, bukan karena pemberitaan, melainkan tekanan.
Penguji Bukan Dosen Killer
Peran penguji UKW juga tidak ringan. Mereka tidak hanya memeriksa kertas jawaban, tetapi mendampingi peserta mengasah diri. Anang Fadhilah menegaskan, penguji harus berjiwa pendidik. Bukan dosen killer yang menakut-nakuti peserta.
Tugas terberat penguji adalah ketika harus memutuskan wartawan belum kompeten. Itu tidak mudah, tetapi harus diambil demi menjaga standar. Peserta pun punya hak banding ke Dewan Pers bila merasa tidak puas dengan hasil.
Hanya Dewan Pers yang Berwenang
Belakangan muncul wacana agar sertifikasi wartawan diambil alih Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Wacana ini menyesatkan. Wartawan tunduk pada UU Pers, bukan UU Ketenagakerjaan. Pers bersifat self-regulation. Penjamin mutu profesi wartawan hanya Dewan Pers melalui Lembaga Uji resmi.
Tantangan di Era Digital
Transformasi digital mengubah wajah industri pers. Semua orang kini bisa membuat media. Namun, kebebasan tanpa standar hanya akan melahirkan kekacauan informasi.
Di sisi lain, kerja sama birokrasi publik dan media harus berjalan di jalur yang benar. Media wajib terverifikasi. Pimpinan redaksi harus berstatus wartawan utama. Semua itu untuk memastikan berita yang disampaikan benar, berimbang, dan taat hukum.
Profesionalisme, Jalan Satu-satunya
Standar kompetensi wartawan adalah benteng terakhir marwah pers. Wartawan yang kompeten akan menghasilkan karya jurnalistik bermutu, mendidik publik, dan membangun demokrasi yang sehat.
Sebaliknya, tanpa kompetensi, pers hanya akan menjadi ruang gosip, fitnah, dan adu domba. Wartawan berubah jadi penekan birokrasi, bukan mitra yang mencerdaskan.
UKW bukan tujuan akhir, tetapi gerbang awal. Wartawan harus terus belajar, menjaga independensi, dan memegang teguh etika profesi.
“Profesi wartawan bukan sekadar kartu nama. Wartawan harus siap diuji, taat etika, dan bertanggung jawab pada publik.”
— Anang Fadhilah, Penguji UKW Universitas Dr Moestopo
9 Syarat Jadi Penguji UKW
1️⃣ Memahami UU Pers & Kode Etik Jurnalistik
2️⃣ Berkompetensi Wartawan Utama
3️⃣ Terdata di Dewan Pers
4️⃣ Menandatangani Pakta Integritas
5️⃣ Mengikuti penyegaran penguji 5 tahun sekali
6️⃣ Lulus pelatihan calon penguji
7️⃣ Magang minimal 3 kali
8️⃣ Direkrut Lembaga Uji resmi
9️⃣ Tidak rangkap jabatan di partai politik
Penutup
Wartawan kompeten adalah benteng kepercayaan publik. Di tangan wartawan profesional, media bukan hanya menyiarkan kabar, tetapi menjaga akal sehat bangsa. Maka, sudah semestinya semua pihak, mulai wartawan, penguji, lembaga uji, hingga perusahaan pers, sama-sama menjaga standar.
Hanya dengan cara itu, marwah pers Indonesia tetap berdiri tegak di tengah badai hoaks dan derasnya disrupsi digital.
*) Penulis adalah pemerhati media dan komunikasi publik.












