KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, resmi memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025. Proses pembahasan berlangsung melalui empat komisi DPRD bersama mitra kerja masing-masing.
Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, dalam keterangannya di Kuala Kapuas, Selasa (24/6/2025), menyatakan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam siklus penganggaran daerah.
“Pembahasan ini dilakukan bersama mitra kerja dari masing-masing komisi, dengan tujuan menyesuaikan kebutuhan pembangunan daer ah dengan kondisi keuangan dan prioritas yang telah ditetapkan,” kata Ardiansah.
Ia menambahkan, forum pembahasan KUA-PPAS menjadi wadah untuk mengevaluasi dan menyelaraskan program-program yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh program akan ditelaah dengan mempertimbangkan capaian pembangunan, serta menjunjung prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.
Adapun pembahasan dilakukan oleh empat komisi DPRD sesuai bidang masing-masing:
-
Komisi I membahas urusan pemerintahan umum, hukum, dan pelayanan publik;
-
Komisi II fokus pada sektor ekonomi, ketahanan pangan, dan keuangan daerah;
-
Komisi III menelaah bidang infrastruktur, perhubungan, dan pekerjaan umum;
-
Komisi IV menangani sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Dalam pembahasan, anggota DPRD dari setiap komisi aktif memberikan masukan, mengevaluasi program prioritas, serta melakukan koreksi terhadap rencana kerja yang belum selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Diharapkan, hasil pembahasan KUA-PPAS ini akan menghasilkan arah kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujar Ardiansah.
Proses pembahasan dijadwalkan berlangsung secara maraton hingga seluruh komponen anggaran tersinkronisasi dengan optimal, sebelum disahkan dalam APBD Perubahan Tahun 2025. uhkps
