KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas, Yunaningsih, mendorong para pelaku usaha dan tenaga kerja di sektor konstruksi untuk memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Langkah ini dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi serta menjamin mutu hasil pekerjaan.
“Kewajiban memiliki sertifikat kompetensi kerja merupakan langkah positif dan penting untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang konstruksi,” ujar Yunaningsih saat ditemui di Kuala Kapuas, Selasa (20/5/2025).
Menurut legislator dari Partai Gerindra itu, sektor konstruksi memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, tenaga kerja yang profesional dan bersertifikat diperlukan untuk menjamin kualitas dan keamanan setiap proyek yang dijalankan.
“Sertifikasi ini bukan sekadar pengakuan kemampuan, tetapi juga perlindungan hukum bagi tenaga kerja dan pemberi kerja,” jelasnya.
Yunaningsih juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi tenaga kerja konstruksi agar mereka tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memahami standar keselamatan kerja dan etika profesi.
“Melalui sertifikasi dan pelatihan, para pelaku konstruksi dapat menjalankan pekerjaan sesuai standar mutu dan keselamatan,” ujarnya.
Komisi III DPRD Kapuas, lanjutnya, akan terus mendorong instansi teknis terkait untuk memfasilitasi proses sertifikasi dan pembinaan tenaga kerja lokal. Ia berharap semakin banyak pekerja konstruksi di Kapuas yang memiliki SKK, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. uhkps
