KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPJS Kesehatan, terkait pelayanan kegawatdaruratan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas. Rapat berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Kapuas, Senin (21/4/2025).
Ketua Komisi IV, Arhensa Mullah Muhammad, yang memimpin langsung jalannya RDP, menyampaikan bahwa DPRD mendorong agar BPJS Kesehatan mengusulkan peninjauan kembali terhadap ketentuan lima kriteria kegawatdaruratan medis di IGD yang berlaku saat ini.
“Tujuannya untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas dan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan segera, tanpa terkendala pembatasan administratif yang berpotensi menghambat keselamatan pasien,” ujar Arhensa.
Politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini menegaskan bahwa sesuai hasil RDP, pelayanan IGD tetap akan mengacu pada lima kriteria kegawatdaruratan yang ditetapkan dalam ketentuan BPJS Kesehatan dan regulasi medis yang berlaku. Namun, solusi juga disiapkan untuk pasien yang tidak memenuhi lima kriteria tersebut.
“Bagi peserta BPJS aktif yang ditangani di IGD namun tidak masuk dalam lima kriteria kegawatdaruratan BPJS, maka biaya pelayanan akan ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui dana APBD, tentunya sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Langkah ini, lanjut Arhensa, diharapkan dapat menjamin tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan darurat hanya karena masalah administrasi, terutama dalam kondisi kritis yang membutuhkan penanganan cepat. uhkps
