KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna ke-V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemekaran Kecamatan Mantangai. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kapuas, Selasa (22/4/2025).
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, S.Hut, MM, didampingi Wakil Ketua I, Yohanes, ST dan Wakil Ketua II, Berinto, SH, MH. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Kapuas, Dodo, SP, unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan anggota DPRD Kapuas.
Dalam sambutannya, Ardiansah menyampaikan bahwa agenda utama rapat adalah mendengarkan pandangan umum dari tujuh fraksi DPRD terhadap usulan Raperda pemekaran Kecamatan Mantangai menjadi dua kecamatan baru: Kecamatan Muroi Mangkutup Raya dan Kecamatan Lamunti Raya.
“Paripurna ini merupakan tindak lanjut dari agenda yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD. Hari ini kita mendengar pandangan fraksi-fraksi terhadap usulan pemekaran wilayah sebagai bagian dari strategi peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan,” ungkap Ardiansah.
Seluruh fraksi pada prinsipnya menyatakan dukungannya terhadap pemekaran, dengan catatan penting agar pemerintah daerah melakukan kajian lebih lanjut terkait:
-
Aspek administratif dan yuridis
-
Kesiapan infrastruktur dan SDM
-
Potensi ekonomi dan geografis wilayah baru
-
Aspirasi dan partisipasi masyarakat
Fraksi-fraksi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pemekaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedalaman.
Usulan pembentukan Kecamatan Muroi Mangkutup Raya dan Lamunti Raya dinilai sebagai langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan dan mempercepat pembangunan di daerah yang memiliki tantangan geografis cukup besar seperti Mantangai.
“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat di wilayah terpencil dapat mengakses layanan publik secara lebih cepat dan merata,” tegas salah satu perwakilan fraksi dalam pandangannya. uhkps
