Kuala Kapuas, pojokindonesia.com – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kapuas terus memacu pemerataan pembangunan wilayah. Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang digelar Kamis (17/04/2025), dengan dua agenda penting yakni pembahasan pemekaran Kecamatan Mantangai serta penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024.
Paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kapuas tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Yohanes, didampingi Wakil Ketua II Berinto, dan dihadiri langsung oleh Bupati Kapuas H. M. Wiyatno, SP, Sekretaris Daerah Drs. Septedy, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam kesempatan itu, DPRD menerima dan membahas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan dua kecamatan baru, yakni Kecamatan Muroi Mangkutup Jaya dan Lamunti Raya, yang merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Mantangai.
“Wilayah Mantangai saat ini terlalu luas, sehingga pelayanan pemerintahan menjadi tidak optimal. Dengan pemekaran, kita berharap akses layanan publik menjadi lebih dekat dan cepat,” ujar Yohanes, politisi PDI Perjuangan.
Sementara itu, Bupati Kapuas menegaskan bahwa langkah pemekaran ini telah melalui kajian mendalam sesuai amanat PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Ia menyebut semua syarat administratif, teknis, dan wilayah telah dipenuhi.
“Ini bukan sekadar pemekaran, tetapi strategi mempercepat pembangunan dan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil,” kata Wiyatno.
Selain soal pemekaran, rapat juga memuat agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2024. DPRD menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kinerja perangkat daerah dan pelaksanaan program pembangunan.
“Kami berharap rekomendasi ini bisa menjadi pijakan perbaikan tata kelola pemerintahan di tahun berikutnya,” tegas Yohanes.
Bupati Wiyatno menyampaikan apresiasi terhadap peran DPRD yang terus memberikan masukan konstruktif. Ia juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti demi perbaikan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
“Kolaborasi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci bagi kemajuan Kabupaten Kapuas ke depan,” pungkasnya. uhkps
