BeritaDaerahNasional

Apdesi Desak Pemerintah Bebaskan Lahan Desa Yang Berada di Kawasan Hutan Lindung

×

Apdesi Desak Pemerintah Bebaskan Lahan Desa Yang Berada di Kawasan Hutan Lindung

Share this article
Apdesi Desak Pemerintah Bebaskan Lahan Desa Yang Berada di Kawasan Hutan Lindung
Ketua DPD Apdesi Kalsel Ahmad Rijali Nasution,di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2025 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Jakarta,pojokindonesia.com – Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2025 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Peserta Rakernas dari DPD Apdesi Kalsel di ikuti 56 orang utusan dari APDESI Kabupaten Hulu Sungai Selatan,Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara,Balangan, Tabalong, Barito Kuala,, Tapin,dan Kabupaten Tanah Laut.

Ketua APDESI Kalsel Ahmad Rijali Nasution di sela kegiatan Rakernas kepada wartawan pojokindonesia.com, mengatakan pihaknya meminta dan mengusulkan agar pemerintah dapat membebaskan lahan desa yang terletak di kawasan hutan Lindung.

“Apdesi Kalsel mengusulkan dalam Rakernas adanya pembebasan lahan desa yang terletak di kawasan hutan lindung,”kata Rijali.

Usulan tersebut bukan tanpa alasan mengingat pembangunan di desa terhambat di karenakan tanah desa yang menjadi objek pembangunan desa tepat berada di kawasan hutan lindung yang di larang untuk di pergunakan kepentingan lainnya.

“Pembebasan lahan kembali kami usulkan , agar desa yang tanahnya ada di dalam kawasan hutan lindung, dapat membangun infrastruktur , untuk menunjang pelayanan dasar,seperti akses jalan , fasilitas Pendidikan , fasilitas kesehatan dan pembangunan lainnya,”jelas Rijali.

Masuknya lahan desa di dalam kawasan hutan lindung berdampak pada pemerintah desa dan bahkan pemerintah Daerah sendiri tidak dapat melakukan pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan desa dan masyarakatnya.

“Dalam hal ini pemerintah daerah sudah berupaya membangun namun terkendala oleh kawasan hutan lindung tersebut,”imbuhya.

Pembebasan lahan desa yang masuk dalam kawasan hutan lindung menjadi hal yang sangat penting di perjuangkan karena dapat menghambat pembangunan dan kemajuan desa dan ini sangat merugikan desa,kata Rijali.

Sementara itu Rijali juga mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Kalsel Muhidin yang telah mengalokasikan anggaran untuk desa desa di Kalsel.

“Ini tentunya menunjang untuk kemajuan desa, sekali lagi saya sebagai ketua DPD APDESI KALSEL, mengucapkan terimakasih yg sebesar-besarnya,mudah mudahan Anggaran tersebut kedepannya bisa di tingkatkan,”pungkasnya.(Indra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *