Banjarmasin, pojokindonesia.com – Arus penanaman modal yang terus mengalir ke Banua ini, ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Kalsel.
Ketua Pansus II DPRD Kalsel, H Jahrian SE mengatakan hal itu kepada pojokindonesia.com dan sejumlah wartawan usai dia memimpin rapat dengan mitra kerja, yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Kamis siang (16/10/2025) di Banjarmasin.
Rapat dihadiri sejumlah anggota pansus beserta perwakilan instansi terkait.
Menurut Jahrian, pihaknya menyoroti berbagai dinamika investasi yang selama ini berlangsung di Kalsel.
“Ya terutama terkait arus penanaman modal di daerah kita yang ternyata belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam hal kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penyerapan tenaga kerja lokal.
Masih menurut Ketua Pansus II, H Jahrian, regulasi investasi di Kalsel harusnya memperhatikan asas pemerataan dan keberpihakan pada daerah. “Intinya ivestasi harus berdampak langsung bagi daerah dan masyarakat lokal,” tegas pengusaha yang juga politisi Partai NasDem tersebut.
Kita, lanjutnya, juga ingin masyarakat lokal mengisi setidaknya 40 persen pada setiap posisi di sebuah perusahaan yang berinvestasi di sini.
“Dari sini kita harapkan dapat membuka ruang kerja lebih luas bagi putra-putri daerah serta menekan angka pengangguran,” harapnya.
Selain itu, sambungnya lagi,
salah satu poin penting yang menjadi catatan kritis Pansus II adalah kewajiban setiap perusahaan atau investor yang beroperasi di Kalsel, harus memiliki kantor cabang resmi di wilayah Kalsel, bukan di luar sana.
“Langkah ini dinilai penting agar aktivitas usaha tercatat di daerah, sehingga kontribusi pajaknya masuk ke PAD Kalsel, bukan ke provinsi lain,” tegas Jahrian.
Jadi, imbuh pria kalem tersebut,
Raperda yang dibahas ini nantinya akan menjadi instrumen guna melindungi kepentingan warga Banua Kalsel.
Melalui penyusunan Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal ini pula, DPRD Kalsel berharap ke depan tercipta iklim investasi yang sehat, adil, serta berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pembahasan raperda akan terus berlanjut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Demikian H Jahrian yang juga didampingi Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi alias Paman Yani.
Paman Yani pun menekankan hal serupa, terutama masalah tenaga kerja, jangan sampai justru investor menggunakan tenaga kerja luar hingga 60 persen dan berkantor di luar. Itu kan berarti tidak memberi kontribusi
“Nah, ke depan kita ingin, PPh misalnya bisa masuk ke kabupaten/kota dan provinsi. Tidak hanya ke pusat,” pungkas Paman Yani. (Kha)
