Banjarbaru— Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, menggaungkan tuntutan tegas terkait transparansi pengelolaan dana daerah dan audit menyeluruh terhadap Bank Kalsel.
Aksi ini digelar menyusul mencuatnya persoalan dugaan “kesalahan input data” senilai Rp5,1 triliun di Bank Kalsel yang memicu keresahan publik.
Koordinator SAKUTU, H. Aliansyah, menegaskan bahwa manajemen Bank Kalsel harus bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut.
“Kami meminta Direktur Utama dan Komisaris Bank Kalsel segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan teknis input data yang telah mencoreng kredibilitas lembaga keuangan daerah,” tegas H. Aliansyah. Senin (10/11/2025).
Ia juga menilai alasan “salah input” tidak dapat diterima.
“Jangan berdalih salah input! Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Masa uang Rp5,1 triliun bisa salah input? Salah input atau salah urus? Rakyat berhak tahu kebenarannya,” ujarnya lantang.
Dalam aksinya, SAKUTU mendesak Gubernur dan DPRD Kalimantan Selatan untuk mengambil langkah nyata menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut.
“Kalau Dirut dan manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan hal ini, copot semuanya! Atau bubarkan sekalian Bank Kalsel kalau benar jadi sarang penyamun,” kata Aliansyah.
Melalui surat bernomor 109/SAKUTU/XI/2025, SAKUTU juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan audit independen terhadap aktivitas keuangan Bank Kalsel. Mereka turut mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki potensi konflik kepentingan antara pejabat daerah dan pihak bank.
“Kami minta kejelasan, bunga deposito Rp21 miliar per bulan itu untuk siapa? Jangan sampai dana APBD jadi ladang korupsi terstruktur. Rakyat menuntut transparansi!” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan komitmennya dalam membenahi tata kelola keuangan daerah agar tidak ada lagi dana mengendap di tahun anggaran mendatang.
“Saya berjanji, kalau tahun depan masih ada sisa dana yang mengendap dan dinas-dinas tidak jalan, maka saya akan mencopot seluruh kepala dinas dan siap mundur sebagai Gubernur Kalimantan Selatan,” tegas Muhidin di hadapan massa aksi.
Koordinator SAKUTU, H. Aliansyah, mengapresiasi komitmen gubernur, namun menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan.
“Kami hargai komitmen Pak Gubernur, tapi kalau nanti beliau plin plan atau omon-omon, kami akan tagih janjinya. Kalau tahun depan masih ada dana mengendap dan dinas tidak berjalan, kami akan demo lagi ke Kantor Gubernur,” katanya.
Aksi SAKUTU diakhiri dengan seruan moral untuk memperkuat komitmen pemerintahan terhadap transparansi dan pemberantasan korupsi.
“Bersihkan pemerintahan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mulai dari Bank Kalsel! KPK harus turun tangan mengusut dugaan penyelewengan dana Rp5,1 triliun. KPK jangan diam, rakyat menunggu keadilan!” seru Aliansyah menutup orasinya.
Massa aksi kemudian menutup kegiatan dengan meneriakkan yel-yel, “Hidup Warga Banua! Hidup Rakyat Indonesia! Bersatu Berantas Korupsi sampai ke akar-akarnya!” . ahya
