ANGSANA, pojokindonesia.com — Pelayanan di Puskesmas Sebamban II, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, kembali mendapat sorotan warga. Padahal, dari sisi bangunan dan fasilitas, puskesmas ini termasuk sangat memadai karena dibangun melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Borneo Indo Bara senilai sekitar Rp20 miliar.
Bangunan dua lantai yang berdiri di Desa Karang Indah itu memiliki ruang rawat inap, pelayanan umum, ruang kebidanan lengkap dengan inkubator, klinik gigi, hingga fasilitas telemedicine yang memungkinkan konsultasi pasien dengan dokter spesialis melalui video conference. Puskesmas ini bahkan pernah menjadi yang pertama menerima penghargaan sebagai Puskesmas Telemedicine di daerah tersebut.
Namun, sejak diserahterimakan kepada Pemkab Tanah Bumbu lima tahun lalu, kondisi gedung mulai tampak kusam. Beberapa kursi pengunjung pun terlihat terkelupas. Yang paling banyak dikeluhkan warga adalah pelayanan medis yang dinilai belum maksimal.
Ibu Siti Kadijah, warga yang keluarganya dirawat inap, mengaku puas dengan keramahan petugas dan kemudahan layanan BPJS.
“Pelayanannya ramah, cepat, dan gratis karena pakai BPJS. Kami sudah beberapa kali berobat di sini, semoga semakin ditingkatkan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Imam Bodino. Menurutnya, fasilitas lengkap perlu diimbangi ketersediaan dokter spesialis.
“Perawatannya baik, tapi masyarakat butuh dokter spesialis. Itu yang paling penting,” ujarnya.
Kepala Puskesmas Sebamban II, dr. Irfan Syah Topan, menjelaskan bahwa bangunan dan sarana prasarana memang dibangun dari dana CSR PT BIB, sementara alat kesehatan dan kelengkapan lain dipenuhi Pemkab Tanbu melalui APBD dan APBN.
Menurutnya, dari sisi fasilitas, Puskesmas Sebamban II sudah sangat memadai. Kendala utama justru terletak pada kurangnya tenaga medis akibat moratorium penerimaan pegawai dari pemerintah pusat.
“Idealnya, puskesmas rawat inap memiliki empat dokter. Tapi karena tidak boleh menambah pegawai, pelayanan jadi tidak optimal,” tegasnya, Sabtu (15/11/2025).
Saat ini pihak puskesmas menunggu pengesahan Peraturan Bupati terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jika sudah sah, puskesmas dapat mengelola keuangan sendiri, termasuk menghadirkan dokter spesialis.
“Kami berharap Perbup BLUD dan remunerasi segera disahkan. Kalau sudah BLUD, kami bisa menghidupkan kembali layanan MCU. Ribuan karyawan perusahaan seperti PT BIB bisa memeriksakan kesehatan di sini,” jelasnya.
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, H. Akhmat Husaini SH MA, turut menyoroti kondisi puskesmas tersebut. Ia menyebut kondisi ini mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah daerah dalam memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, meski fasilitas sudah dibangun dengan dana CSR bernilai besar.
“Gedung mewah, fasilitas lengkap, tapi pelayanan terhambat karena kekurangan tenaga medis. Ini ironi. Pemkab harus hadir, jangan hanya bangga pada proyek. Pelayanan kesehatan adalah hak warga,” kritiknya.
Ia mendesak pemerintah daerah mempercepat penetapan BLUD agar puskesmas dapat segera melengkapi tenaga dokter dan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, sehingga tidak terjadi pemborosan terhadap aset bernilai besar tersebut.
Fad
