KAPUAS, pojokindonesia.com — Rapat Koordinasi Laporan Akhir Konsultan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025 digelar di Aula Baperida, Jumat (28/11/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Dr. Usis I. Sangkai, S.Hut., M.Si, hadir sekaligus mewakili Bupati Kapuas untuk membuka rapat koordinasi tersebut. Turut hadir Kepala Baperida Ahmad Saribi, S.St., MT, Asisten II Kusmiatie, sejumlah kepala SOPD, camat, lurah, kepala desa, dan undangan lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Baperida M. Ahmad Saribi menegaskan bahwa kemiskinan menjadi faktor yang berdampak langsung terhadap stunting. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat sinergi untuk menindaklanjuti program-program yang telah disusun dalam Laporan Akhir Konsultan RPKD.
“Berbagai program sosial yang mengacu pada kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian bersama untuk mewujudkan visi-misi Pemkab Kapuas Kapuas Bersinar,” ujar Saribi.
Saribi juga memaparkan bahwa penyusunan RPKD mengacu pada regulasi nasional, data resmi, dan hasil konsultasi publik lintas pemangku kepentingan. Berdasarkan data, angka kemiskinan Kabupaten Kapuas pada 2024 mencapai 5,2 persen, dengan tantangan utama meliputi keterbatasan layanan dasar, rendahnya produktivitas, serta kerentanan sosial.
RPKD 2025 mencatat kenaikan angka kemiskinan di wilayah perkotaan menjadi 4,89 persen, dan perdesaan menjadi 5,38 persen. Pemerintah menargetkan penurunan menjadi 5,0 persen seiring peningkatan validasi data P3KE, DTKS, dan DT-SEN.
Wakil Bupati Kapuas Dodo SP, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, menekankan pentingnya integrasi program dan anggaran agar intervensi penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.
“Strategi ini harus berjalan efektif dengan monitoring indikator kinerja dan evaluasi berkala,” ujarnya.
Program prioritas 2025–2029 meliputi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem berbasis data by name by address, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, intervensi stunting, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penataan kawasan permukiman.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap tercipta penyelarasan persepsi dan komitmen bersama dalam mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus mewujudkan Visi Kapuas Bersinar dalam lima tahun ke depan. uhkps
