Kapuas, pojokindonesia.com – Pemerintaah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kapuas menggelar Sosialisasi Pengajuan Usulan Hibah/Bansos Melalui Sistim Informasi Pemerintah Daerah – Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai kebijakan baru yang digelar di Aula Kantor BAPPERIDA Kapuas Selasa,02/12/2025.
Sekda Kapuas DR Usis I Sangkai S.Hut,M.Si hadir dan sekalugus membuka kegiatan,dalam arahannya Usis I Sangkai menyampaikan mulai tahun mendatang Usulan Hibah dan Bansos tidak lagi disampaikan secara manual melainkan melalui SIPD-RI. Kebijakan ini berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta selaras dengan rekomendasi Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) oleh KPK-RI.
Menindaklanjuti peraturan dan rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas akan menerima usulan Hibah/Bansos melalui SIPD secara bertahap, dimulai pada proses perencanaan dan penganggaran tahun 2027,” Tutur Sekda.
Sekda menegaskan setiap usulan hibah atau bansos harus terverifikasi dan tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan, seperti RKPD dan RENJA perangkat daerah.
“Usulan yang memenuhi persyaratan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam dokumen penganggaran, baik APBD maupun DPA perangkat daerah,” imbuhnya.
SIPD-RI merupakan sistem yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar lebih terstruktur, sistematis, dan transparan.
“Sistem ini mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan,” kata Usis
Sistem ini mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan,” Sebut Sekda.
BAPPERIDA Kapuas, melalui Kepala “Ahmad M. Saribi, dalam laporannya menyebutkan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberi pemahaman kepada para pemangku kepentingan terkait prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengajuan Hibah/Bansos melalui SIPD.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan calon penerima hibah maupun bansos, sehingga proses pengajuan dapat berlangsung lebih seragam dan akuntabel.
Adapun peserta sosialisasi terdiri dari perwakilan lembaga sosial dan keagamaan, organisasi olahraga, kelompok seni budaya, serta kelompok masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kapuas.
“Pemanfaatan SIPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik karena prosesnya lebih transparan, akuntabel, serta memudahkan monitoring dan evaluasi,” sebut Saribi.
Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama narasumber dari Bapperida dengan harapan para peserta dapat memahami materi yang disampaikan demi kelancaran urusan yang berkaitan dengan materi sosialisasi hari ini,” tutup Saribi.(uhkps)
