PENAJAM, pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah pusat meningkatkan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit bagi daerah penghasil.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menilai peningkatan DBH mendesak dilakukan karena beban daerah semakin besar seiring meningkatnya aktivitas perkebunan sawit.
Saat ini, daerah penghasil hanya menerima delapan persen dari total DBH sawit. Porsi tersebut dinilai tidak sebanding dengan dampak operasional sektor sawit terhadap infrastruktur daerah.
“DBH sawit yang diterima PPU hanya sekitar Rp2 miliar. Angka ini terlalu kecil bagi daerah penghasil,” kata Mudyat, Selasa (25/11/2025).
Ia menjelaskan, dana yang diterima belum mampu mengimbangi kebutuhan perawatan dan peningkatan jalan yang menjadi jalur angkutan tandan buah segar maupun CPO.
Dengan nilai DBH saat ini, kata dia, perbaikan jalan hanya dapat dilakukan sepanjang 300 hingga 500 meter.
“Pengangkutan sawit memang diperbolehkan menggunakan jalan umum, tetapi beban yang ditanggung daerah sangat berat,” paparnya.
Sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2025–2030, Mudyat menyebut peningkatan DBH sawit menjadi 15 persen merupakan tuntutan bersama daerah penghasil.
“Ada 164 daerah penghasil sawit di Indonesia. Kami sepakat meminta pemerintah pusat menaikkan porsi DBH agar pembagian manfaat lebih adil,” tutupnya. (RAH/ADV)
