Berita

Optimalisasi Kinerja Dewan, DPRD Kapuas Dalami Mekanisme SIPD dan Perpres 72/2025

×

Optimalisasi Kinerja Dewan, DPRD Kapuas Dalami Mekanisme SIPD dan Perpres 72/2025

Share this article
Optimalisasi Kinerja Dewan, DPRD Kapuas Dalami Mekanisme SIPD dan Perpres 72/2025

DENPASAR, pojokindonesia.com — DPRD Kabupaten Kapuas melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Mekanisme dan Sinkronisasi Aspirasi DPRD ke Dalam SIPD terhadap Penyusunan APBD serta Implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2025”. Kegiatan digelar selama dua hari, 22–23 Oktober 2025, di Grand Mega Resort Bali Denpasar.

Kegiatan Bimtek dibuka resmi oleh Ketua DPRD Kapuas Ardiansah, didampingi Wakil Ketua I Yohanes, Wakil Ketua II Berinto, serta diikuti sejumlah anggota dewan. Plt Sekretaris DPRD Drs Ajeng bersama jajaran sekretariat turut hadir mendampingi kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Ardiansah berharap Bimtek ini menjadi ruang penting bagi para anggota DPRD untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Menurutnya, pemahaman yang kuat terkait mekanisme SIPD dan arah kebijakan Perpres 72/2025 sangat diperlukan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara tepat.

“Hakikatnya, optimalisasi tugas dan fungsi DPRD menuntut kita untuk lebih cermat dalam merespon setiap aspirasi yang disampaikan oleh konstituen. Materi Bimtek ini diharapkan menjadi masukan penting dalam mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Ardiansah.

Ketua LPPPM Universitas Dwijendra Denpasar, Dr Ni Made Intan Lolina, yang menjadi fasilitator Bimtek, turut mengapresiasi kepercayaan DPRD Kapuas terhadap lembaganya. Ia menyebut kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kualitas lembaga perwakilan rakyat.

“Merupakan kebanggaan bagi kami dapat memfasilitasi kegiatan ini. Kami optimistis DPRD Kabupaten Kapuas akan bekerja lebih optimal, transparan, dan profesional setelah bersama-sama berdiskusi dan mencari solusi atas isu-isu strategis daerah,” ujarnya.

Melalui Bimtek ini, DPRD Kapuas diharapkan semakin mampu mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah melalui SIPD, sekaligus memahami arah kebijakan baru dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2025 yang menjadi pedoman penyusunan APBD ke depan.uhkps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *