Kapuas, pojokindonesia.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komosi I DPRD Kabupaten Kapuas bersama perwakilan Kepala Desa dan Pengurus APDESI membahas Pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun 2026 dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Kamis,12/02/2026.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I Ibu Shinta lola dihadiri Anggota Komisi I,Staf Ahli bidang KSDM,Kepala DPMD,Perwakilan BKAD, serta beberapa Kepala Desa.
Usai Rapat,Kepala Dinas PMD Kabupaten Kapuas Jhon Pita Kadang dalam Keterangannya menyampaikan Rapat kali ini membahas masalah dampak pengurangan ADD yang tahun ini turun sekitar kurang lebih 35% sampai 40% dari tahun 2025. sebagaimana tadi jalannya pertemuan, ada beberapa hal yang disepakati bahwa Pertama,memang kita lihat ada dampak dari pengurangan anggaran ADD terutama di operasional kegiatan yang ada di desa.
kedua, tahun 2025 itu ada beberapa aktivitas kegiatan yang seharusnya memungkinkan untuk bisa dianggarkan lewat dana desa. Nah itu yang kita minta kepada teman-teman desa untuk menganggarkan lewat dana desa, sehingga dampak pengurangan ADD itu juga bisa terbaca sehingga bisa diakomodir sebagai bahan usulan terhadap tim banggar untuk dibahas di anggran perubahan.
Kemudian terkait berapa jumlah anggaran yang kita usulkan nanti di anggaran perubahan sedang kita lakukan perhitungan dengan agar pagu yang mungkin nanti ditambahkan bisa menutupi kekurangan akibat dampak dari pada pengurangan ADD. “Sebut Kadis PMD.
Hal ini bertujuan memenuhi agar dapat memenuhi pelayanan desa dalam melayani masyarakat. Misalnya, operasionalnya kan nggak mungkin operasionalnya nggak ada. Tapi kalau dari pagu ADD yang ada sekarang, sebatas untuk penghasilan tetap baik itu tunjangan kepala desa,BPD dan para RT yang terpenuhi,sedangkan untuk operasional dan kegiatan-kegiatan yang lain-lain itu memang ada yang kurang. Nah itu yang mungkin nanti akan kita hitung juga supaya jadi bahan bagi tim anggaran untuk bisa memutuskan berapa sih anggaran yang bisa dipenuhi,tentunya itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi itu nanti yang akan kami sampaikan ke tim anggaran untuk dibahas juga di rapat dengan Komisi 1 selanjutnya.
Namun,Regulasi mungkin dalam bentuk perbub dulu agar dapat dilaksanakan secepatnya untuk penambahan Anggaran itu atau untuk melakukan pergeseran dari pos anggaran lain yang sangat kita perlukan sebagai payung hukumnya,artinya kalaupun nanti ada penambahan itu tidak mempengaruhi perubahan perbub yang ada.
Makanya di awal sebenarnya perbub ini kami bisa selesaikan dalam waktu satu minggu ini. Akhirnya karena persoalannya ini berkembang akibat dampak pengurangan ADD, kami akan menyusun regulasinya, sehingga ketika ada penambahan itu tidak merubah perbub yang ada. Makanya di awal sebenarnya perbub nanti bisa di selesaikan dalam waktu satu minggu.”Ujar Jhon Pita Kadang.
Sementara itu Ketua APDESI Kabupaten Kapuas yang juga menjabat kepala desa ” Ibu Pancar,mewaliki 214 Kepala Desa menyambut baik hasil rapat hari ini,karena 7 poin yang menjadi usulan mereka dapat diterima dan akan diusulkan dan dibahas oleh Tim Banggar untuk dimasukan dalam anggaran perubahan.
Dalam 7 poin usulan tersebut salah satunya merupakan tambahan untuk kebutuhan dasar Desa dalam rangka penguatan pelayanan masyarakat. Nah ini yang sangat penting “Sebut Bu Pancar.
“Selain itu Ketua APDESI Kapuas juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang sedang giat giatnya melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur melalui program pembangunan dari desa menuju wilayah kecamatan sampai ke kabupaten, sehingga masyarakat kami terpencil tidak merasa terasing,”ujar Bu Pancar lagi.
“Sekali lagi kami berharap, agar usulan kami dapat dikabulkan demi mewujudkan Kapuas Bersinar,” tutupnya. uhkps
