Banjarmasin, pojokindonesia.com – Penguatan struktur keuangan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi sangatlah penting. Optimalisasi tersebut, tentunya akan melalui kebijakan fiskal yang tetap mendukung pembangunan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi masyarakat.
Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman yang diwakili Sekdaprov Kalsel, H Muhammad Syarifuddin MPd menegaskan hal itu pada Rapat Paripurna, Rabu (25/2/2026).
“Pajak daerah dan retribusi merupakan sumber utama pendapatan daerah. Kemandirian fiskal menjadi prasyarat untuk memperkuat APBD 2026 dan memperluas ruang pembangunan,” kata Syarifuddin.
Dia menekankan hal itu, karena terkait dengan salah satu raperda yang Pemerintah Provinsi Kalsel ajukan ke DPRD Kalsel, Raperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Syarifudin jelaskan, melalui perubahan Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi yang ada, pihaknya ingin mencari dan menggali lebih jauh potensi peningkatan pendapatan, sehingga nantinya ada kemandirian, tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.
Fraksi-fraksi di DPRD Kalsel menyetujui dan mengapresiasi tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan pemerintah dalam Rapat Paripurna tersebut.
Menurut Syarifuddin, dengan dukungan dan persetujuan fraksi-fraksi di DPRD Kalsel, ketiga raperda yang diajukan Pemprov Kalsel akan berlanjut ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalsel. Ketiga Raperda yang diusulkan itu adalah Raperda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), dan Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah
Sebelumnya, pada 18 Februari 2026 yang lalu, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman telah memaparkan ketiga Raperda tersebut. Pemaparan itu menjadi dasar bagi fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan pandangan umum mereka pada Rapat Paripurna, Rabu.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK didampingi Wakil Ketua H Kartoyo di Ruang Rapat Paripurna H Mansyah Addrian, Banjarmasin. Sementara pihak Pemprov Kalsel diwakili Sekretaris Daerah Kalsel, HM Syarifuddin yang membacakan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi. (kha)
