Kuala Kapuas, pojokindonesia.com – Multi stake holder Kabupaten Kapuas bersama Pemerintah Desa Anjir Serapat Baru, Kecamatan Kapuas Timur, secara resmi menandatangani Naskah Komitmen Bersama Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2026 dalam kegiatan yang digelar di Dapur Tepian Kapuas, Kamis (26/2/2026) sore.
Penandatanganan tersebut menjadi momentum penguatan komitmen kolektif lintas sektor dalam memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat desa melalui Program INKLUSI yang dilaksanakan oleh LAKPESDAM NU Kabupaten Kapuas bersama Fatayat NU Kabupaten Kapuas.
Dokumen komitmen ditandatangani oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, TP PKK, guru PAUD, kader posyandu, kader pembangunan manusia, organisasi kepemudaan, serta didampingi unsur DP3APPKB Kabupaten Kapuas dan tim Program INKLUSI Kabupaten Kapuas.
Selain penandatanganan naskah resmi, seluruh peserta juga membubuhkan tanda tangan pada banner komitmen publik. Banner tersebut akan dipasang di depan Kantor Desa Anjir Serapat Baru sebagai bentuk pernyataan terbuka kepada masyarakat bahwa desa menolak praktik perkawinan anak.
Field Coordinator Program INKLUSI Kabupaten Kapuas yang juga Sekretaris PC Fatayat NU Kabupaten Kapuas, Aulia Pusfita Sari, menegaskan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah strategis agar komitmen tidak berhenti pada diskusi.
“Komitmen ini menjadi landasan moral dan administratif desa. Pencegahan perkawinan anak harus terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran agar berkelanjutan dan berdampak nyata,” ujarnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan DP3APPKB Kabupaten Kapuas, Danung Sri Wulandari, MPH, menyampaikan apresiasi atas inisiatif desa dan kolaborasi lintas sektor tersebut.
“Komitmen publik seperti ini sangat penting untuk memperkuat kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan dan anak. Pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari desa dan dilakukan secara bersama-sama,” ungkapnya.
Isi komitmen mencakup penolakan terhadap praktik perkawinan anak di bawah usia 19 tahun, penguatan mekanisme pelaporan dan rujukan kasus, integrasi dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes, serta pelaksanaan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.
Kepala Desa Anjir Serapat Baru, Kecamatan Kapuas Timur, menyampaikan bahwa pemasangan banner di depan kantor desa dimaksudkan sebagai simbol transparansi dan pengingat bersama.
“Banner ini menjadi wujud keterbukaan dan komitmen kami kepada masyarakat. Desa harus menjadi ruang yang aman dan ramah bagi anak-anak,” ungkapnya.
Melalui penandatanganan komitmen publik ini, multistakeholder Kabupaten Kapuas dan Desa Anjir Serapat Baru menegaskan langkah nyata dalam membangun norma sosial yang lebih melindungi hak anak serta memperkuat sistem perlindungan anak secara berkelanjutan. (iy)
