Banjarbaru,pojokindonesia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) terus menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan guna menjaga stabilitas dan ketahanan pangan daerah.
Guna menjaga stabilitas pasokan pangan daerah,DPKP gelar pertemuan terkait alur distribusi, pasokan, dan akses pangan tingkat penggilingan padi, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola distribusi pangan sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di daerah.
Syamsir Rahman kepala DKPK Provinsi Kalsel di Banjarbaru,mengatakan ketahanan pangan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah.
“Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel terus berupaya memastikan ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang lancar, serta akses yang terjangkau bagi seluruh masyarakat,” ujar Syamsir.
Kalimantan Selatan menurutnya memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya komoditas padi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Kalimantan Selatan pada 2025 mencapai 697.788 ton atau meningkat 88.615 ton dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 609.172 ton. Kenaikan tersebut setara 14,55 persen.
“Peningkatan produksi ini menunjukkan upaya peningkatan produksi telah berjalan dengan baik. Namun peningkatan tersebut harus diimbangi dengan sistem distribusi dan tata kelola pasokan yang efektif,” katanya.
Ketersediaan pangan yang melimpah tidak otomatis menjamin keterjangkauan harga apabila distribusi belum berjalan optimal.
Penggilingan padi disebut memiliki peran strategis dalam rantai pasokan beras,karena menjadi penghubung antara hasil produksi petani dan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Menurutnya di tingkat penggilingan kualitas beras ditentukan, efisiensi pasokan dijaga, dan stabilitas harga sangat dipengaruhi.
Karena itu, penguatan peran penggilingan padi dinilai perlu mendapat perhatian bersama, baik dari sisi teknologi, kapasitas produksi, manajemen usaha, maupun keterhubungan dengan sistem distribusi yang lebih luas.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berkelanjutan, termasuk mendorong pemanfaatan teknologi distribusi pangan, penguatan kelembagaan penggilingan, serta peningkatan kemitraan antara petani, penggilingan, dan distributor.(*)
Indra
