KAPUAS, pojokindonesia.com — Bupati Kapuas memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 sekaligus peluncuran QRIS Sekretariat Daerah, QRIS Retribusi Parkir, serta QRIS Retribusi Rusun Perkimtan, yang berlangsung di Aula Tingan Menteng Kantor Bupati Kapuas, Senin (21/09/2026).
Kegiatan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah, para Camat, pimpinan instansi vertikal, perbankan, serta jajaran perangkat daerah Kabupaten Kapuas.
Kepala Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas, YAYA dalam laporannya menyampaikan, rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 sekaligus Peluncuran QRIS Sekretariat Daerah, QRIS Retribusi Parkir, QRIS Retribusi Rusun, dan QRIS Retribusi Khusus Terkintan.
DASAR PENYELENGGARAAN
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA‑SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026.
MAKSUD DAN TUJUAN,
Menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas, Mengevaluasi hasil kinerja penerimaan pendapatan daerah sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2026, Mengkoordinasikan permasalahan yang timbul di perangkat daerah penghasil PAD, kecamatan, kelurahan, desa, serta pihak wajib pajak agar target penerimaan dapat dicapai,Mengelola dan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah serta merumuskan strategi penyelesaian hambatan dan kendala penerimaan, Melakukan peluncuran resmi: QRIS Sekretariat Daerah, QRIS Retribusi Parkir, QRIS Retribusi Rusun, dan QRIS Retribusi Khusus Terkintan.”Sebut Kadis Bapenda.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa PAD merupakan pilar utama kemandirian fiskal daerah. Hingga Agustus 2026, realisasi PAD Kabupaten Kapuas mencapai realisasi Rp138.049.440.025,10 atau 50,41% dari target Rp 273.885.415.950. PD (Pendapatan Daerah) Rp 1.157.089.881.894,10 atau 56,85% dari target Rp2.035.225.103.000. Angka tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk mempercepat pencapaian target hingga akhir tahun,” ujar Bupati.
“Acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis dan momentum penting untuk mengoptimalkan pengawasan, pengendalian, dan penggalian potensi pendapatan daerah di setiap kecamatan,” tegas Bupati.
Pemerintah Kabupaten Kapuas juga secara resmi meluncurkan pembayaran retribusi berbasis QRIS, sebagai wujud nyata implementasi Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, serta meminimalkan kebocoran pendapatan daerah, sekaligus memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi daerah.
“Digitalisasi retribusi akan berdampak langsung pada peningkatan PAD, yang pada akhirnya kembali dinikmati masyarakat melalui berbagai program pembangunan daerah,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan tiga hal penting: pertama, memperketat pengawasan dan pengendalian pendapatan di setiap wilayah; kedua, memastikan tidak ada kebocoran dalam penerimaan; ketiga, terus mengoptimalkan sistem elektronik pembayaran agar transaksi berjalan transparan dan akuntabel.
Selain itu, Bupati meminta seluruh aparat kecamatan, kelurahan, dan desa untuk aktif melakukan sosialisasi serta penagihan pajak dan retribusi secara proaktif. Pemerintah daerah juga akan memanfaatkan kanal-kanal pembayaran elektronik seperti teller bank, ATM, EDC, dan mobile banking untuk mempermudah pembayaran, termasuk untuk pembayaran PBB-P2 yang menjadi kewenangan daerah.
“Semoga langkah ini semakin memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas secara berkelanjutan,” pungkasnya. uhkps












