KAPUAS, pojokindonesia.com — Pemerintah pusat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto melakukan kunjungan kerja ke Posko Induk Penanganan Darurat Karhutla Kabupaten Kapuas, Selasa (22/9/2026).
Rombongan turut didampingi Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan. Kedatangan mereka disambut Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, Wakil Ketua II DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, Kepala BPBD, kepala perangkat daerah, serta tim relawan penanggulangan karhutla.
Pertemuan yang berlangsung di Posko Induk Karhutla BPBD Kapuas tersebut membahas perkembangan penanganan kebakaran, strategi operasi di lapangan, serta rencana pelaksanaan modifikasi cuaca atau operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu mengatasi karhutla.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah pusat terus memberikan dukungan terhadap upaya penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, bantuan peralatan yang diserahkan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan daerah menghadapi kebakaran.
“Bapak Presiden tidak hanya datang secara seremonial, tetapi langsung menyerahkan bantuan peralatan penanggulangan kebakaran sebagai sarana peralatan tempur melawan api,” ujar Raja Juli.
Ia menyebut, upaya yang dilakukan Satgas Karhutla mulai menunjukkan hasil. Jumlah titik panas yang sebelumnya sempat melampaui 1.200 titik dilaporkan turun menjadi sekitar 300 titik pada pagi hari, kemudian kembali menurun hingga sekitar 60 titik.
“Penurunan ini membuktikan upaya pemadaman yang dilakukan Satgas di lapangan berjalan efektif. Namun, satu hal perlu kami tegaskan, masalah belum selesai,” tegasnya.
Raja Juli mengingatkan potensi kebakaran masih harus diwaspadai karena musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November.
Karena itu, pemerintah daerah diminta terus memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.
“Kita tidak boleh lengah. Kerja sama semua pihak adalah kunci agar hasil yang telah dicapai tidak sia-sia dan masyarakat tetap terlindungi dari dampak karhutla,” katanya.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menjelaskan, kondisi jarak pandang yang rendah akibat kabut asap menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan operasi udara, termasuk pengeboman air dan OMC.
Atas kondisi tersebut, operasi darat diperkuat dan menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla di wilayah Kapuas.
Operasi tersebut dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama unsur TNI dan Polri.
Untuk mendukung operasi udara, pemerintah pusat juga melakukan penyesuaian pangkalan pesawat. Sejumlah unit dikerahkan dari Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, dan satu unit dipindahkan ke Pangkalan Bun.
Langkah tersebut turut mendukung pelaksanaan OMC yang dilaporkan berhasil memicu hujan deras di kawasan Tumbang Nusa.
“Hal ini membuktikan, jika kita bersatu, berkolaborasi, berani mengambil inisiatif, serta melakukan antisipasi lain, segala hambatan dapat diatasi,” ujar Suharyanto.
Dalam rapat koordinasi bersama Bupati Kapuas dan jajaran, pemerintah pusat menyetujui sejumlah kebutuhan daerah untuk memperkuat penanganan karhutla.
Salah satunya bantuan alat pelindung diri (APD) bagi tim pemadam kebakaran mandiri yang akan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kehutanan.
Di lapangan, salah satu kendala utama yang masih dihadapi petugas adalah keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kebakaran.
Untuk mengatasinya, dilakukan sejumlah langkah, antara lain pembuatan sekat dan kanal penampungan air di lokasi yang memungkinkan, serta pengerahan puluhan mobil tangki air dari Kodam untuk menjangkau wilayah yang sulit mendapatkan sumber air.
Selain itu, sistem pelaporan dan koordinasi antarpihak terus diperkuat agar setiap laporan kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
Pemerintah menegaskan operasi darat akan tetap menjadi faktor penting dalam penanganan karhutla di Kapuas dalam beberapa pekan ke depan. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat terus diperkuat untuk mencegah meluasnya kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dari dampak asap. uhkps
