Akademisi: Harus Dihukum Seberat-Beratnya
Banda Aceh, pojokindonesia.com —
Kasus korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memicu kecaman keras. Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, Aceh, Prof Dr Drs Muzakkir Samidan SH MH MPd, menilai perbuatan ini sangat menyedihkan dan tidak manusiawi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026 di wilayah Jabodetabek. Penegak hukum menangkap 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB. Kasus ini melibatkan kerugian negara sebesar Rp1,4 miliar serta sejumlah emas batangan. Belum lama berselang, KPK juga melakukan OTT di Kementerian ATR/BPN yang mengamankan 17 orang.
“Korupsi seolah menjadi arisan antarkementerian dan lembaga di negara kita. Setiap bulan sepanjang 2026 ini KPK terus melakukan OTT. Ada apa dengan bangsa kita saat ini?” ujar Prof Muzakkir, Selasa (16/10/2026).
Mantan Ketua Umum PP Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) ini menegaskan, korupsi di BNPB adalah perbuatan yang tidak beradab. Bagaimana mungkin seseorang berani mengorupsi dana di saat jutaan rakyat membutuhkan bantuan akibat bencana alam?
“Ini kejahatan di atas penderitaan rakyat. Di mana hati nurani dan akal sehat mereka? Semua elemen bangsa seharusnya bersatu membantu korban bencana, bukan justru memanfaatkan kesengsaraan mereka,” tegasnya.
Prof Muzakkir yang juga Ketua Pimpinan Daerah Al Washliyah Kota Langsa menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Hukuman yang berat, bahkan hukuman mati, dinilainya belum tentu setimpal, karena kejahatan ini langsung menyengsarakan jutaan rakyat paling bawah yang sedang tertimpa musibah.
“Korupsi di sektor penanggulangan bencana sudah masuk kategori kejahatan kemanusiaan yang sangat darurat,” ungkapnya.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi secara menyeluruh dan melakukan pembenahan ekstrem di tubuh BNPB. Pasalnya, bencana terus melanda berbagai daerah — banjir di Kalimantan Utara belum tuntas, kini banjir kembali melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Belum lagi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sudah terjadi beberapa bulan dan kini kian menyala di Kalbar, Kalteng, dan Kalsel, juga di Kaltim dan Kaltara.
“Kita sangat prihatin dan terenyuh, bagaimana warga Kalimantan saban hari bisa bertahan menghirup atau terhirup asap,” ujarnya lirih.
Padahal, sambung Muzakkir, rekonstruksi pascabencana sebelumnya saja belum selesai, namun bencana baru sudah datang.
“Presiden harus serius dan segera membenahi BNPB agar penanganan bencana di seluruh Indonesia berjalan lebih baik, teruatama bencana karhutla di Kallimantan yang terus menyala dan membara,” pungkas Prof Muzakkir yang juga mantan Ketua Bidang Politik Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) yang berkedudukan di Jakarta itu. (kha)
