Jakarta,pojokindonesia.com — Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan dan lemahnya koordinasi antarpihak berisiko memperpanjang penderitaan masyarakat akibat paparan asap serta hilangnya mata pencaharian.
“Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai keterlambatan penanganan atau ego sektoral membuat rakyat kecil yang menanggung perihnya asap dan hilangnya mata pencaharian,” tegas Khairul Saleh seperti dikutip dalam rilisnya, Senin (19/10/2026).
Menurut politisi Fraksi PAN tersebut, penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi, sekaligus melibatkan tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan upaya pemadaman serta pencegahan berjalan efektif.
Pangeran yang juga menjabat Ketua Kerapatan Borneo dan Sultan Banjar menegaskan bahwa keselamatan masyarakat serta pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas.
Dampak karhutla, menurutnya, tidak hanya mengancam kesehatan warga dan kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pariwisata.
“Bumi Kalimantan adalah warisan leluhur yang wajib kita jaga bersama. Saat bumi menangis ditimpa asap dan api, tidak ada pilihan selain kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk saling menopang,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah mengedepankan pemadaman dan mitigasi secara menyeluruh agar penanganan tidak berhenti pada upaya mengatasi kebakaran yang sedang berlangsung. Pencegahan dan pemulihan lingkungan juga diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.
Kerapatan Borneo menyatakan siap mengerahkan jejaring adat dan para pemangku wilayah kesultanan untuk membantu menyosialisasikan pencegahan karhutla hingga ke masyarakat.
Khairul Saleh berharap keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi warga dan menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan.
