Putusan MK dan MA tentang Gibran Final dan Mengikat, DPR RI dalam Pusaran Dilema
Langsa, pojokindonesia.com –
Mantan Staf Ahli Anggota DPR RI di Jakarta, Prof Dr Drs Muzakkir Samidan SH MH MPd menilai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berimplikasi pada gugurnya syarat sebagai Wakil Presiden.
Menurutnya, putusan MA yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan kemampuan Gibran setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan memerintahkan pencabutan serta pemusnahan dokumen tersebut sebagai syarat calon Wakil Presiden, membuat Gibran secara otomatis tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden dan batal demi hukum.
“Jika dasar ini digunakan, maka dengan sendirinya Gibran Rakabuming Raka sejak putusan MA sudah tidak sah sebagai Wakil Presiden, sekalipun belum dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, karena secara de jure Gibran dinyatakan bukan lagi Wakil Presiden,” ujar Muzakkir.
Muzakkir yang juga Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh itu menambahkan, putusan MA juga berimplikasi pada gugurnya sumpah yang diucapkan Gibran saat pelantikan sebagai Wakil Presiden.
“Secara de jure kursi Wakil Presiden sudah kosong. Gibran tidak boleh lagi dipanggil sebagai Wakil Presiden, statusnya sudah seperti rakyat biasa karena jabatannya sudah copot,” katanya.
Namun, lanjut Muzakkir, persoalan ini kemudian masuk ke ranah politik. Secara de facto, Gibran masih melekat sebagai Wakil Presiden, karena MPR RI yang beranggotakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masih mengakui Gibran sebagai Wakil Presiden, sekalipun secara hukum disebut sudah batal.
“Di sinilah dilema yang dihadapi seluruh anggota DPR RI dan DPD RI, karena anggota DPR RI yang merupakan representasi rakyat justru lebih patuh kepada ketua umum partai,” tegas Muzakkir, mantan Ketua Bidang Politik DPP KNPI.
Menurutnya, anggota DPR RI secara keseluruhan lebih mengutamakan kepentingan partai dibanding kepentingan rakyat yang memilih mereka. Karena itu, untuk terpenuhinya kepentingan rakyat, terkadang diperlukan tekanan dalam bentuk demonstrasi dan unjuk rasa ke Gedung DPR RI, di samping dialog, pertemuan, dan penyampaian pendapat langsung.
Muzakkir menilai proses politik di DPR RI sulit diprediksi dan tidak akan berjalan mulus, apalagi proses politik melengserkan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Hal itu berkaitan langsung dengan politik simbiosis mutualisme.
“Pertanyaannya adalah, apa dan untuk siapa, apa dan kita mendapat apa. Jadi pemakzulan Gibran menjadi sangat rentan, sekalipun sudah ada yang mulai bersuara dari beberapa anggota DPR RI, baik dari PDIP, Gerindra, PKS, Golkar, dan Demokrat, tetapi mereka tidak merepresentasikan partai,” ujar Muzakkir, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) itu.
Jika berseberangan dengan partai, kata dia, anggota DPR bisa di-recall atau dicopot dan diganti dengan yang lain alias hilang keanggotaannya.
Selanjutnya, Muzakkir yang juga mantan Wakil Sekretaris Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah menyebutkan, proses politik pelengseran Gibran di DPR RI bisa dilihat dengan “teori ketergantungan”.
“Tidak bisa dinafikan, semua partai dan anggota legislatif akan beradu dengan kepentingan. Hal ini berkaitan siapa dan butuh apa. Siapa yang bisa menguasai keadaan atau situasi, maka dia bisa menjadi pemenang,” katanya.
Namun, perlu diingat, dalam situasi seperti itu akan ada pertarungan yang sangat kuat dan dipengaruhi berbagai kekuatan, baik jabatan, uang, pengaruh, kekuasaan, wanita, ketenaran, dan sebagainya.
“Hanya bagi yang berintegritas, bermoral, berakhlak, dan takut akan kesalahan yang bisa berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan. Di sinilah anggota legislatif dan pimpinan partai politik diuji, apakah berpihak kepada kebenaran dan rakyat atau memilih kekuasaan dan uang,” imbuhnya.
Setelah berakhirnya masa reses, wujud proses politik di DPR RI dalam menyikapi Putusan MK dan MA akan terlihat dan disaksikan seluruh rakyat Indonesia.
Seharusnya, kata Muzakkir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang memproses Gibran lolos sebagai calon Wakil Presiden, dengan amar putusan MA yang memerintahkan pencabutan dan pemusnahan Suket karena batal demi hukum, juga segera menindaklanjuti dengan rapat dan membuat berita acara ke Pimpinan DPR RI dan MPR RI bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan Wakil Presiden untuk segera diberhentikan sesuai Konstitusi, yaitu UUD 1945.
“Rakyat tentu menunggu dengan sabar dan penuh hormat hasil proses politik di Gedung DPR RI Jakarta terhadap Gibran Rakabuming Raka yang diputuskan oleh MK dan MA,” kata Muzakkir yang juga Guru Besar dan Dosen Pascasarjana IAIN Langsa itu.
“Sesuatu yang pahit terkadang menjadi obat agar sembuh dari penyakit. Banyak yang manis menjadi penyakit dan bahkan mematikan. Pemikiran yang rasional, perhitungan yang matang, kemampuan membaca dan menemukan jawaban hanya bisa diperoleh dengan perenungan yang dalam dan keberpihakan kepada kebenaran,” pungkasnya. (r/kha)
