KAPUAS, pojokindonesia.com — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kapuas mencatat laporan bulanan perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) sepanjang Oktober 2026. Terdata sebanyak delapan perusahaan yang telah melaporkan keberadaan TKA di wilayah Kapuas, dengan sektor usaha mencakup perkebunan, pertambangan, industri logam, dan pupuk. Secara keseluruhan tercatat 33 orang TKA asal Malaysia dan China, yang berperan sebagai tenaga ahli khusus, dan di antaranya 6 orang memiliki lokasi kerja lintas provinsi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Teguh Setyo Utomo, SP.ME, melalui Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, Slamet Riyadi, SE., MA, menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (13/11/2026).
Slamet Riyadi menjelaskan, keberadaan TKA asal Malaysia dan China di Kapuas memang untuk mengisi posisi tenaga teknik khusus. Pihaknya senantiasa melakukan pemantauan dan mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan setiap bulan sebagai bentuk pengawasan sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
“Kami telah mengeluarkan surat kepada perusahaan pengguna TKA agar memperhatikan kewajiban dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah Kapuas,” ujar Slamet.
Ia menegaskan, pengesahan awal TKA memang diproses di tingkat pusat, sehingga pembayaran DKPTKA menjadi penerimaan negara bukan pajak. Namun pada perpanjangan tahun kedua dan seterusnya, pengesahan dapat diproses di daerah tempat TKA bekerja, sehingga retribusinya dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas sesuai PP Nomor 34 Tahun 2021.
“Karena itu kami mendorong perusahaan agar pada masa perpanjangan, TKA yang benar‑benar bekerja di Kapuas diproses pengesahannya di Kabupaten Kapuas. Ini langkah penting agar Kapuas menerima hak retribusi TKA dan dapat meningkatkan PAD di luar sumber APBD,” tambahnya.
Ada dua poin utama yang menjadi penekanan Disnakertrans Kapuas:
1. Kepatuhan perusahaan dalam proses perpanjangan
Perusahaan diharapkan mematuhi seluruh peraturan perundang‑undangan, terutama memproses perpanjangan pengesahan TKA yang bekerja di Kapuas melalui daerah. Apabila ditemukan indikasi TKA ditempatkan di Kapuas tetapi perpanjangan tidak diproses di daerah, pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan dan penindakan.
2. Sinergi investasi, manfaat TKA, dan pelestarian budaya lokal
Kabupaten Kapuas tetap membuka ruang seluas‑luasnya bagi investasi dari luar, termasuk kehadiran TKA. Namun keberadaan TKA diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, melakukan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal, serta tetap menghormati budaya dan kearifan lokal masyarakat Kapuas. Dengan adanya Peraturan Daerah terkait retribusi TKA, pemungutan retribusi diharapkan berjalan optimal dan menjadi sumber PAD baru untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kapuas.“Sebut Slamet Riyadi”
uhkps
