Kab Kapuas

DLHK Kapuas Tegaskan Larangan Buka Lahan dengan Membakar, Penanganan Karhutla Perlu Sinergi Lintas Sektor

×

DLHK Kapuas Tegaskan Larangan Buka Lahan dengan Membakar, Penanganan Karhutla Perlu Sinergi Lintas Sektor

Share this article
DLHK Kapuas Tegaskan Larangan Buka Lahan dengan Membakar, Penanganan Karhutla Perlu Sinergi Lintas Sektor

KAPUAS – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Penegasan tersebut disampaikan Kepala DLHK Kapuas, dr. Tonun Irawati, MM, saat menerima kunjungan Tim Pelaksanaan Penyuluhan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) TNI yang beranggotakan 18 Perwira Siswa (Pasis) Sesko TNI Angkatan 56 Tahun 2026 dari tiga matra, Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Tonun menjelaskan landasan regulasi yang mengatur larangan pembukaan lahan dengan membakar, termasuk Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 10 Agustus 2026.

Ia menyebutkan, surat edaran tersebut berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang menjadi acuan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Tonun, persoalan pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi perhatian pemerintah, terutama karena di sejumlah daerah terdapat praktik kearifan lokal yang selama ini memperbolehkan aktivitas tersebut.

Dalam sejumlah rapat koordinasi secara daring bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri, persoalan tersebut turut dibahas, termasuk terkait kebijakan pemerintah daerah yang mengatur praktik pembukaan lahan.

“Keuntungan kami, khususnya Kabupaten Kapuas, tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang membolehkan pembukaan lahan dengan membakar. Namun, terdapat surat edaran dari gubernur,” ujar Tonun.

Ia menjelaskan, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026, kebijakan di tingkat provinsi yang mengizinkan pembukaan lahan dengan membakar diminta untuk ditangguhkan sesuai arahan pemerintah pusat.

Tonun juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan dalam penanganan Karhutla. Namun, kondisi kebakaran yang cukup masif di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, membutuhkan langkah penanganan yang cepat dan tidak semata-mata menunggu arahan berjenjang.

Selain persoalan regulasi, Tonun memaparkan peran DLHK Kapuas dalam penanganan Karhutla yang dilakukan melalui kolaborasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurutnya, upaya penanganan tidak hanya difokuskan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan sebelum kebakaran serta pemulihan lingkungan setelah kebakaran.

“Kita perlu memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta jajaran TNI dan Polri dalam mitigasi risiko,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah pada beberapa tahun sebelumnya pernah dilakukan secara masif melalui penguatan koordinasi dan penegasan tanggung jawab pimpinan daerah.

Sementara itu, salah satu tantangan DLHK setelah terjadinya Karhutla adalah memulihkan kawasan yang terdampak kebakaran. Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi dan reboisasi atau penanaman kembali lahan bekas terbakar.

Tonun mengungkapkan, DLHK bersama Kodim telah menyusun rencana penanaman pohon kembali di sejumlah jalur yang terdampak kebakaran. Program tersebut diharapkan terus berjalan melalui sinergi lintas sektor di bawah kepemimpinan Bupati Kapuas Wiyatno.

Ia menambahkan, persoalan kearifan lokal dalam pemanfaatan lahan juga perlu dibahas secara komprehensif agar ditemukan formulasi yang tepat. Dengan demikian, pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan produktif tetap memperhatikan fungsi dan kelestarian lingkungan.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, dan Polri, penanganan Karhutla di Kabupaten Kapuas diharapkan semakin terarah, mulai dari pencegahan, penanggulangan, hingga pemulihan kawasan terdampak kebakaran. uhkps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *