Kapuas, pojokindonesia.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kapuas menyelenggarakan kegiatan Pengawasan Partisipatif dalam rangka sosialisasi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tatap muka. Dengan tema “Sinergi Masyarakat dengan Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas”, acara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan Bawaslu dalam menjaga integritas Pilkada.
Acara yang digelar pada Selasa (3/9/2024) di Betang Magantang Utus, Sei Pasah, Kabupaten Kapuas ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Kapuas, Drs. Yunabut. Turut hadir pula Humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M., perwakilan Forkopimda, Ketua Bawaslu Kapuas, Iswahyudi, serta lebih dari dua ratus peserta yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat dan anggota Bawascan se-Kabupaten Kapuas.
Dalam sambutannya, Siti Wahidah menyatakan harapannya agar Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung aman, jujur, dan adil. “Dengan keterlibatan aktif petugas pengawas, organisasi masyarakat, tokoh adat, dan pihak terkait lainnya, kita dapat mewujudkan pesta demokrasi yang bersih dan transparan,” ujarnya saat membuka acara sosialisasi tersebut.
Pertemuan ini tidak hanya membahas mekanisme pengawasan, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemilih serta prosedur pelaporan dugaan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan untuk mencegah segala bentuk pelanggaran dan kecurangan.
Siti Wahidah juga menambahkan bahwa sinergi antara Bawaslu dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. “Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memastikan bahwa Pilkada di Kabupaten Kapuas berlangsung secara demokratis dan bersih,” tandasnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di daerah. (uhkps)
