Marabahan, pojokindonesia.com – Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi, SH, MH, mengikuti zoom meeting terkait Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPK RI secara hybrid pada Rabu (5/3) di kediamannya.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi salah satu Trisula pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan melalui pembangunan sistem perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, yang tercermin dalam indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.
Sambutan pertama disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H. Beliau menyatakan, “Pemerintah daerah perlu menjadikan MCP sebagai alat utama untuk mengidentifikasi risiko korupsi, meningkatkan transparansi tata kelola, dan memperkuat sistem pengawasan. Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat meraih manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah.”
Sambutan kedua disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono. “Melalui perbaikan perencanaan penganggaran, pengelolaan yang lebih baik, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, perhatian terhadap pengadaan barang dan jasa, terutama yang bernilai besar dan strategis, akan memperkuat pengawasan di daerah,” ujarnya.
Acara peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 dibuka oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto. Turut hadir dalam kegiatan ini, Plh. Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Barito Kuala yang juga mengikuti zoom meeting tersebut.
Adi
