PENAJAM, pojokindonesia.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedi, menyoroti terkait keberadaan juru parkir liar yang masih marak di berbagai titik di daerah yang berjuluk Benuo Taka. Keberadaan ini tak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga berpotensi menghambat pemasukan resmi bagi daerah.
Dinas Perhubungan (Dishub) PPU berhasil menindak empat juru parkir liar di salah satu pasar di Penajam. Menurut Jhon, kasus tersebut tak hanya menjadi masalah lokal, melainkan telah menjadi masalah sulit diberantas sepenuhnya.
“Praktik jukir liar ini bukan barang baru. Bahkan di kota besar, yang sudah memiliki sistem pengawasan parkir yang mapan, masih saja terjadi pelanggaran serupa,” ucap Jhon Kennedy saat diwawancarai media, Kamis (24/4/2025).
Ia menyebut, Dishub PPU saat ini hanya mengelola beberapa zona parkir resmi, seperti di Pasar Induk Penajam, Pasar Babulu, Pasar Petung, dan Pelabuhan Speedboat. Di luar lokasi itu, keberadaan juru parkir yang tidak tercatat atau tidak memiliki izin resmi kerap ditemui.
“Harus ada penertiban yang konsisten. Parkir di area yang tidak termasuk zona resmi tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Jhon menekankan pentingnya pendekatan yang intens. Dishub agar lebih dulu memverifikasi status para jukir sebelum melakukan tindakan hukum.
“Cek dulu apakah mereka masuk zona pengawasan. Kalau tidak, beri pembinaan atau alihkan ke sistem resmi bila memungkinkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur jika pemerintah berencana memperluas sistem pengelolaan parkir. Menurutnya, perluasan zona parkir resmi tanpa dukungan fasilitas hanya akan menambah masalah baru.
“Kalau mau ambil alih zona parkir liar, ya pemerintah juga harus siapkan lahan, marka, dan sistem yang mendukung. Jangan cuma menindak tapi tak ada solusi,” paparnya.
Jhon berharap penataan sistem parkir ini bukan sekadar penertiban semata, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menciptakan keteraturan di ruang publik. (Adv)
