PENAJAM, pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mulai menerapkan sistem digital dalam pengawasan distribusi gas elpiji subsidi ukuran tiga kilogram, sebagai upaya memperkuat ketepatan sasaran dan efisiensi energi subsidi di daerah.
Pendataan pelanggan elpiji subsidi kini dilakukan melalui aplikasi MyPertamina, yang terintegrasi langsung dengan sistem distribusi Pertamina. Inovasi ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan dan menjamin bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kami dorong seluruh pangkalan untuk menggunakan sistem MyPertamina, agar data pelanggan tercatat secara digital dan pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Diskukmperindag PPU, Marlina, Kamis (12/06/2025).
Saat ini terdapat 137 pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di empat kecamatan yakni Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan Babulu, dan Kecamatan Sepaku.
Dengan melalui sistem tersebut, kata dia, warga yang ingin membeli LPG bersubsidi diwajibkan mendaftarkan diri ke pangkalan setempat dengan menyertakan data diri seperti NIK, alamat, dan jenis usaha. Setiap pelanggan akan terdata di satu pangkalan saja, sesuai domisili.
Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari praktik pembelian silang antarwilayah serta potensi penimbunan yang dapat merugikan masyarakat umum.
“Distribusi akan lebih tertib karena setiap pangkalan hanya melayani warga yang terdaftar di wilayahnya,” jelasnya.
Kategori penerima subsidi mencakup rumah tangga miskin, pelaku UMKM, nelayan, dan petani. Pemerintah desa dan kelurahan dilibatkan aktif dalam proses sosialisasi serta verifikasi data pengguna.
Diskukmperindag PPU, lanjut dia, bakal melakukan pembinaan berkala kepada para pemilik pangkalan, guna memastikan seluruh sistem berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Melalui sistem digital, pengawasan distribusi dapat dilakukan secara real time dan transparan, baik oleh pemerintah daerah maupun Pertamina,” imbuhnya.
Ia berharap sistem ini dapat menjadi langkah awal dalam reformasi distribusi gas LPG subsidi di daerah yang berjuluk Benuo Taka itu, terlebih dalam konteks PPU sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami ingin subsidi pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Itu tujuan utama digitalisasi ini,” tandasnya. (ADV/RAH)
