MARABAHAN – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) mendapat penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin karena dinilai peduli terhadap tenaga kerja dilingkungan Pemkab Batola. Penghargaan itu merupakan pencapaian yang membanggakan.
BPJS Ketenagakerjaan menilai Pemkab Batola menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh tenaga kerja, termasuk perangkat desa, BPD, RT/RW, dan non-ASN di wilayah tersebut.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala, Harliani, Senin (1/4), dengan jelas menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah hasil dari keseriusan Pemkab Batola dalam melindungi hak-hak tenaga kerja. Perlindungan ini tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga wujud nyata dari kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.
Tindakan Pj Bupati Batola, Mujiyat, yang menyerahkan santunan kepada ahli waris dari Ketua RT dan Non-ASN, adalah bukti konkret dari komitmen tersebut. Santunan tersebut tidak hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga simbol dari perhatian yang mendalam terhadap para pekerja dan keluarganya.
Selain itu, langkah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mendaftarkan para guru ngaji sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan kepedulian terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang terlibat dalam sektor pendidikan informal.
Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk lebih memperhatikan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja. Dengan adanya upaya konkret seperti ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang aman, adil, dan sejahtera bagi semua.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Batola dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja, termasuk perangkat desa, BPD, RT/RW, dan non-ASN di wilayah tersebut:
“Dengan penuh penghormatan, kami mengucapkan apresiasi yang tulus kepada Pemerintah Kabupaten Batola atas komitmennya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja di seluruh lapisan masyarakat, termasuk perangkat desa, BPD, RT/RW, dan non-ASN di Kabupaten Batola,” katanya.
Tindakan ini menegaskan perhatian dan kepedulian Pemkab Batola terhadap kesejahteraan seluruh komponen masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini bukan hanya menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan sosial, tetapi juga memberikan dorongan positif bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Batola secara keseluruhan. “Semoga komitmen ini terus diperkuat dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat.” katanya.
Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) dari BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin merupakan suatu pencapaian yang membanggakan. Langkah ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Batola dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh tenaga kerja, termasuk perangkat desa, BPD, RT/RW, dan non-ASN di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala, Harliani, dengan jelas menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah hasil dari keseriusan Pemkab Batola dalam melindungi hak-hak tenaga kerja. Perlindungan ini tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga wujud nyata dari kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.
Tindakan Pj Bupati Batola, Mujiyat, yang menyerahkan santunan kepada ahli waris dari Ketua RT dan Non-ASN, adalah bukti konkret dari komitmen tersebut. Santunan tersebut tidak hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga simbol dari perhatian yang mendalam terhadap para pekerja dan keluarganya.
Selain itu, langkah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mendaftarkan para guru ngaji sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan kepedulian terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang terlibat dalam sektor pendidikan informal.
Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk lebih memperhatikan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja. Dengan adanya upaya konkret seperti ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang aman, adil, dan sejahtera bagi semua. (advertorial)
