BANJARMASIN – Dalam debat perdana antara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang berlangsung pada Rabu malam (23/10/2024) di Ballroom Rattan Inn Banjarmasin, Muhidin Hasnur menunjukkan keunggulan dan kekompakan yang mencolok.
Debat ini menjadi semakin menarik saat kedua pasangan calon, nomor urut 1 Muhidin-Hasnuryadi dan nomor urut 2 Raudatul Jannah-Akhmad Rozanie Himawan, membahas isu penanganan penurunan stunting pada Kamis (24/10/2024).
Calon Gubernur nomor urut 2, Acil Odah, mengajukan pertanyaan kepada Muhidin mengenai upaya yang telah dilakukannya terkait stunting. Namun, jawaban Muhidin tidak hanya menjelaskan posisi dan kewenangannya, tetapi juga mengkritik Acil Odah, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel.
“Apa yang telah Bapak lakukan dan seberapa besar dampaknya terhadap masalah stunting di Kalimantan Selatan?” tanya Acil Odah.
Dengan tenang, Muhidin, yang didampingi oleh Calon Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, menjelaskan bahwa meskipun ia memiliki kewenangan dari Gubernur H. Sahbirin Noor untuk menangani penurunan stunting, tidak ada anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan di lapangan. Dia merasa kurang terlibat, sementara Acil Odah selaku Ketua Tim Penggerak PKK lebih aktif.
“Kami diberi wewenang untuk melakukan sosialisasi, tetapi dananya tidak ada. Seharusnya ada anggaran dari gubernur, tetapi kesempatan untuk turun ke lapangan tidak pernah ada,” ujar Muhidin. Ia menambahkan bahwa yang sering terjun ke lapangan adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, tanpa melibatkan dirinya sebagai Wakil Gubernur yang seharusnya terlibat dalam penanganan stunting.
Muhidin menyayangkan kurangnya keterlibatannya secara langsung dalam isu tersebut.
Akbar, Ketua Relawan Kalsel Bersatu, menyatakan keprihatinannya atas jawaban Acil Odah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Ia khawatir jika Acil Odah terpilih menjadi Gubernur, ia mungkin tidak akan berkoordinasi dengan baik dalam menangani masalah masyarakat, termasuk stunting.
“Apakah mungkin Acil Odah tidak memahami pentingnya koordinasi dengan Ketua penanganan stunting? Atau mungkin lebih mementingkan kepentingan pribadi?” ungkap Akbar.
“Ini menunjukkan bahwa Acil Odah kurang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam melakukan koordinasi sebagai pemimpin,” tegas Akbar pada Jumat (25/10/2024).
