Banjarmasin, pojokindonesia.com – Demi efisensi keuangan negara, ebih dari Rp100 miliar anggaran Dinas PUPR Kalsel dipotong.
Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel M Yasin Thoyib mengatakan hal itu kepada pojokindonesia.com.dan sejumlah awak media lainnya, Selasa (25/2/2025) usai Rapat di DPRD Kalsel.
Menurut dia, pemotongan atau pemangkasan tersebut lebih kepada anggaran perjalanan dinas, raoat-rapat, dan makanan/minuman untuk rapat-rapat.
“Itu ada sekitar Rp20 miliar. Pemotongan lainnya untuk dana pusat sekitar Rp30 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti untuk irigasi dan jalan sekitar Rp60 miliar,” sebutnya.
Sedangkan dana pembangunan dari APBD yang sudah teranggarkan aman saja, tak ada pemotongan. Dia contohkan pengganti jembatan di Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan meneruskan pembangunan Jembatan Pulau Laut bagian tepinya.
“Untuk pembangunan Jembatan Pulau Laut, sedang proses iz8n di pusat, karena Jembatan tersebut sifatnya khusus, makanya harus mendapat izin dari Komisi Keselamatan Jalan, Jembatan, dan Terowongan,” kata Thoyib menjelaskan.
Dia tambahan, secara lisan pihaknya memang sudah boleh melaksanakan pembangunan bagian tepi atau dari sisi Pulau Kali.antan dan sisi Pulau Laut.
Terkait efisiensi tersebut, pihak DPR Kalsel sangat setujusebagaimana yang Wakil Ketua H Kartoyo katakan berdasarkan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Sebagaimana dilansir dari pemberitaan Humas DPRD Kalsel, Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, ditemui usai melakukan kunjungan kerja bersama Komisi IV DPRD Kalsel ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Jum’at, 21/02/2025, terkait terbitnya inpres tersebut, mengatakan, diawal masa kepemimpinan Presiden dan Kepala Daerah yang baru ini maka pihaknya akan meningkatkan semua fungsi dewan dalam hal legislasi, budgeting, dan pengawasan.
“Karena kita tahu, hari ini Kepala Daerahnya baru, Presiden baru, instruksi efisiensi juga sudah diluncurkan, jadi kita menunggu kejelasannya (program mana saja yang terkena dampak efisiensi)”, tutur H. Kartoyo.
Untuk itu, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menegaskan, selain ikut melakukan rasionalisasi anggaran di DPRD Kalsel, juga akan mengimbanginya dengan meningkatkan kinerja terutama di bidang pengawasan, terutama program-program pembangunan yang terkena dampak efisiensi tetap dapat berjalan. (Kha)
