Kabar Gibran Mundur dari Wapres, Muzakkir: Langkah Bijaksana dan Bermartabat
Langsa, pojokindonesia.com.-
Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden begitu ramai di berbagai media pada Rabu (11/11/2026) mendapat apresiasi dari Prof Dr Drs Muzakkir Samidan, SH MH MPd.
Berita pengunduran diri Gibran itu sebagaimana dikutip IDN Times, ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto usai menghadiri Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Selasa (10/11/2026) sore.
Muzakkir menilai, langkah itu sebagai sikap jantan dan ksatria di tengah bergulirnya proses politik di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait hak menyampaikan pendapat atau interpelasi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkrah.
“Sikap yang jantan dan ksatria ditunjukkan Gibran yang dengan penuh legowo meletakkan jabatan Wakil Presiden,” ujar Muzakkir, mantan Staf Ahli DPR RI Jakarta.
Menurut Muzakkir, kebesaran hati dan kelapangan dada Gibran ditunjukkan dengan menghentikan semua proses hukum yang memungkinkan dirinya dimakzulkan.
“Ini tentu sesuatu yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, menjadi pelajaran berharga dalam tatanan hukum, politik, dan demokrasi Indonesia di masa depan,” kata Muzakkir, mantan Ketua Bidang Politik Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) itu.
Dengan kabar mundurnya Gibran, Muzakkir mengajak semua pihak menahan diri dan bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan serta menciptakan kondisi yang kondusif agar proses pembangunan bangsa berjalan baik.
Ia juga berharap Presiden Prabowo terus membongkar dan menata ulang seluruh kabinet dan menyingkirkan semua yang masih berbau rezim sebelumnya.
“Seluruh rakyat Indonesia menghormati dan sangat mengapresiasi pengunduran diri Gibran. Ini langkah yang bijaksana dan bermartabat yang dilakukan dalam suasana yang sangat menegangkan,” tutur Muzakkir, Guru Besar Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih menunggu pernyataan resmi tertulis dari Istana Kepresidenan, Sekretariat Negara, maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI terkait kabar pengunduran diri tersebut. (r/kha)
