MARTAPURA, pojokindonesia.com – Tokoh pencetus ide pemekaran Kabupaten Gambut Raya, Aspihani Ideris, melontarkan kritik pedas terhadap pengadaan mobil dinas mewah untuk pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Menurutnya, langkah tersebut tidak menunjukkan kepekaan terhadap kondisi rakyat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.
“Saya tidak melihat urgensi menyediakan mobil dinas mewah untuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten Banjar Periode 2024-2029,” ujar Aspihani, Selasa (26/11/2024), dalam percakapan via telepon dari Kedutaan Besar Malaysia.
Pengacara nasional asal Sungai Tabuk ini menyoroti pentingnya empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa gaji pejabat publik, termasuk legislatif, berasal dari pajak rakyat, sehingga penggunaannya harus bijak.
“Uang pajak rakyat seharusnya tidak digunakan untuk pengadaan mobil dinas mewah, apalagi saat ini banyak rakyat yang hidup dalam kesulitan. Gunakan hati nurani sebelum membuat keputusan seperti ini,” tegas Aspihani.
Aspihani, yang juga Direktur Eksekutif LEKEM Kalimantan, mendukung pernyataan mantan Ketua DPRD Banjar H. Muhammad Rofiqi. Ketua DPC Partai Gerindra tersebut sebelumnya mengimbau agar unsur pimpinan DPRD Banjar, terutama dari Partai Gerindra, tidak menggunakan mobil dinas mewah.
Menurut Aspihani, pengadaan mobil mewah berisiko mengurangi independensi legislatif dalam mengawasi eksekutif dan memperjuangkan kepentingan rakyat. “Jangan sampai fasilitas seperti ini melemahkan fungsi kontrol DPRD. Pejabat publik harus siap menerima kritik masyarakat karena mereka dipilih untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujarnya.
Dari pantauan media, pimpinan DPRD Kabupaten Banjar menerima empat unit mobil Hyundai Palisade dengan harga di atas Rp1 miliar. Satu unit Hyundai Palisade tipe Signature XRT disediakan untuk Ketua DPRD Banjar, H. Agus Maulana, sedangkan tiga unit tipe Signature diberikan kepada Wakil Ketua DPRD, yakni Irwan Bora, Akhmad Rizanie Anshari, dan KH Ali Murtado.
Manajer Hyundai Banjarmasin, Hans Coky, mengonfirmasi harga Hyundai Palisade tipe Signature XRT mencapai Rp1,074 miliar, sementara tipe Signature non-XRT dibanderol Rp1,039 miliar.
Pengadaan mobil mewah ini memicu kritik tajam, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Banjar. (***)
