Marabahan, pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Website Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) se-Kabupaten Barito Kuala. Acara yang berlangsung di Pop Hotels Banjarmasin pada Rabu (26/02) ini ditutup langsung oleh Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo.
Penyebaran informasi yang jelas dan transparan sangat penting, terutama untuk membantu masyarakat memahami isu-isu penting seperti kesehatan, lingkungan, hingga hak-hak mereka. Informasi yang terbuka juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Herman Susilo menegaskan bahwa KIM dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan layanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. KIM diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“KIM juga merupakan mitra pemerintahan dalam penyebarluasan, sosialisasi, dan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aktif, peka, dan memahami informasi dengan baik,” ujar Herman Susilo.
Wakil Bupati juga menyinggung tentang pentingnya SP4N Lapor, yang merupakan salah satu sistem penting dalam pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik adalah isu kebijakan yang semakin strategis dan menjadi perhatian utama di Indonesia. “Pelayanan publik yang baik sangat penting dan harus terus diperbaiki. Hal ini menjadi salah satu agenda utama dalam reformasi pemerintah untuk memastikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tambah Herman.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif dan terintegrasi di setiap organisasi penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, kata Herman, akan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka melalui satu saluran yang terhubung secara nasional.
“Untuk mencapai visi good governance, kita perlu mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, agar masyarakat dapat memiliki satu saluran pengaduan yang terhubung secara nasional. Pejabat pemerintahan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat,” tutup Herman Susilo.
Acara ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mempermudah akses mereka terhadap informasi serta pengaduan terkait pelayanan publik.
Adi
