MARABAHAN, pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar Sosialisasi Pelaporan Pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja/Work From Home (WFH), Sosialisasi Identifikasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta Sosialisasi Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan berlangsung di Aula Selidah, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan disiplin aparatur, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Kepala Bagian Organisasi Setda Barito Kuala, H. Ibadurrahman, menjelaskan bahwa sosialisasi ini mencakup sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus evaluasi dan perbaikan kinerja perangkat daerah ke depan.
“Ada beberapa hal yang kami sampaikan pada kegiatan hari ini, yaitu terkait transformasi budaya kerja, evaluasi kelembagaan UPTD, internalisasi pakaian dinas, pelayanan publik, dan evaluasi reformasi birokrasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bagian Organisasi kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan ASN terhadap ketentuan penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) sesuai regulasi yang berlaku.
Dijelaskan bahwa PDH ASN terdiri dari tiga jenis, yakni PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, serta PDH Tenun Lurik atau pakaian khas daerah. Kepatuhan terhadap aturan tersebut dinilai penting untuk menjaga profesionalisme, identitas, dan keseragaman aparatur di lingkungan kerja.
Selain membahas kedisiplinan aparatur dan budaya kerja, kegiatan ini juga menyoroti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEPPP) Mandiri yang menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bagian Organisasi Setda Barito Kuala menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah yang masih menghadapi kendala teknis dalam pemenuhan dokumen maupun indikator penilaian.
Melalui langkah kolaboratif tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai target kinerja, termasuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks Pelayanan Publik, serta Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Barito Kuala dapat tercapai secara optimal.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Editor: Ahim
