Banjarmasin, pojokindonesia.com – Di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat Kota Banjarmasin—seperti penanganan banjir, peningkatan infrastruktur pendidikan, penanganan sampah dan pelayanan kesehatan.publik dikejutkan dengan kabar pembangunan pagar rumah dinas Wali Kota yang menelan anggaran fantastis Rp.2 miliar ungkap Chairil.
menurutnya proyek ini disebut sebagai bagian dari renovasi untuk meningkatkan keamanan dan estetika rumah dinas. Namun, angka sebesar itu memicu pertanyaan publik: apakah dengan pembangunan pagar tersebut memiliki urgensi dengan total dana hampir 2 miliar? Bagaimana dengan rincian anggaran dana itu? apakah pihak terkait bisa metransparansi anggaran dana yang mereka anggarkan.? Dan apakah ini sejalan dengan transparansi dan efisiensi penggunaan APBD?
Kritik datang dari berbagai kalangan. Beberapa aktivis menilai ini sebagai bentuk pemborosan, terutama jika dibandingkan dengan kondisi infrastruktur dasar di beberapa kecamatan yang masih memprihatinkan, Masyarakat berharap agar dana sebesar itu lebih diprioritaskan untuk kebutuhan publik yang lebih urgen dan menyentuh langsung kehidupan warga ungkap Chairil selaku ketua LPKPB kota Banjarmasin.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Pemerintah Kota perlu memberikan penjelasan rinci kepada publik terkait spesifikasi proyek, metode pengadaan, serta urgensi dari pembangunan pagar tersebut. Tanpa keterbukaan, proyek ini berisiko merusak kepercayaan warga terhadap pemerintah kota ungkapnya.
Di era keterbukaan informasi dan tuntutan efisiensi anggaran, setiap rupiah dari uang rakyat harus digunakan sebijak mungkin. Pagar rumah dinas bukan sekadar tembok fisik—ia juga bisa menjadi simbol pembatas antara kepentingan elite dan kebutuhan rakyat, jika tidak dikelola dengan bijak.
Fad
