Kapuas, pojokindonesia.com – Rapat Paripurna ke empat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, dengan agenda Rekomendasi LKPj 2024 dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Pemekaran wilayah Kecamatan, dilaksanakan Kamis 17/4/2025.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Yohanes, didampingi Wakil Ketua II Berinto, dihadiri sejumlah anggota dewan.
Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Kapuas H.M. Wiyatno, Sekretaris Daerah Septedy, sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
”Rapat Paripurna dengan agenda utama,penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kapuas tentang Pemekaran Kecamatan Mantangai dan penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kapuas Tahun Anggaran 2024″ Wakil Ketua DPRD, Yohanes dalam memulai Rapat Paripurna menyampaian, Raperda Pemekaran Kecamatan Mantangai dibentuk menjadi dua Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Muroi Mangkutup Jaya dan Kecamatan Lamunti Raya,
”Agenda ini akan dibahas dan sangat penting untuk perhatian bersama antara pihak legislatif dan pihak eksekutif,” ucap Anes Waket I DPRD Kapuas.
Dikesempatan yang sama Bupati Kapuas,” H.M. Wiyatno dalam pidatonya menyampaikan pengantar terkait Raperda pemekaran 2 wilayah kecamatan tersebut.
H. Muhammad Wiyatno menjelaskan bahwa pembentukan kecamatan baru merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah yang telah diatur dalam ketentuan dengan syarat syarat yang harus terpenuhi.
“Dengan Pemekaran wilayah diharapkan dapat membantu kelancaran pelayanan publik setempat dan dapat memcepat jalannya pembangunan di wilayah-wilayah yang mengalami perkembangan secara signifikan,” jelas Bupati Kapuas, H.M. Wiyatno.
Kemudian, komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD atas LKPj Tahun 2024 sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Tahun 2024 yang disampaikan oleh H. Didi Hartoyo selaku juru bicara DPRD.
H. Didi Hartoyo menyampaikan sejumlah poin penting evaluasi serta saran strategis guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kapuas. DPR selaku fungsi Pengawasan akan selalu menjaga marwahnya dalam mengawasi kemajuan pembangunan daerah sebagai yang mewakali Rakyat atas seluruh kebijakan yang pro rakyat. (uhkps)
