PENAJAM, pojokindonesia.com, – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin kembali menyoroti penertiban pengamen jalanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PPU.
Ia menilai semestinya pemerintah dapat menelusuri akar persoalan para pengamen tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantispasi menjamurnya para pengamen di daerah Benuo Taka.
“Satpol PP jangan hanya menindaklanjuti ketika ada temuan pengamen. Harapan kami, mereka juga melihat kondisi pengamen tersebut dari mana asalnya, tinggal di mana, dan apa motif dibalik aksinya,” kata Mahyudin, Selasa (29/04/2025).
Bahkan, para personel Satpol PP juga pernah menjaring para pengamen yang melibatkan anak di bawah umur. Menurut Mahyudin, hal ini perlu ditindaklanjuti secara serius, mengingat potensi pelanggaran perlindungan anak.
“Jika melibatkan anak di bawah umur, harus ditelusuri lebih lanjut. Apakah mereka disuruh oleh pihak tertentu, atau ada unsur eksploitasi anak Ini yang perlu dikaji,” ucapnya.
Mahyudin menduga pengamen jalanan tidak sepenuhnya dilakukan secara mandiri. Ia mencurigai adanya pihak yang mengoordinasi aktivitas tersebut, sehingga penting dilakukan pemeriksaan lebih dalam oleh pihak berwenang.
“Kalau memang ada yang mengoordinir, itu perlu ditindak. Tapi jika motifnya karena faktor ekonomi, maka pemerintah juga perlu hadir. Apalagi jika pengamen itu putus sekolah, seharusnya bisa ditindaklanjuti lewat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),” jelasnya.
Ia pun mengapresiasi rencana pembangunan sekolah rakyat di PPU yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang terpaksa mengamen di jalanan.
“Kalau memang karena putus sekolah, sekolah rakyat bisa jadi solusi. Pemerintah daerah harus lebih aktif melihat persoalan ini secara menyeluruh,” pungkasnya. (Sam/Bp2/ADV)
